La Ode Ramlan
La Ode Ramlan memperlihatkan dokumen laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan komisioner KPU Muna Barat, Jumat 29 Juli 2016. FOTO: KABARKENDARI/PANDI

Kabarkendari.com – Komisi Pemilihan Umum Muna Barat resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas dugaan pelanggaran etik selama proses rekrutmen panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara.

La Ode Ramlan selaku pelapor mengaku, dirinya sudah resmi melaporkan lima anggota KPU Muna Barat ke DKPP dibuktikan dengan tanda terima pengaduan atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor 19/IV-P0L-DKPP/2016.

“Saya sudah resmi laporkan Kamis 28 Juli 2016 yang diterima langsung staf Bawaslu Sultra, Bahari,” jelas Ramlan, Jumat 29 Juli 2016. Ramlan mengaku memiliki 15 alat bukti kuat untuk melaporkan kelima komisioner. Namun, kata dia, dirinya baru melampirkan dua alat bukti dugaan pelanggaran para penyelenggara itu.

Dalam perekrutan PPK dan PPS kemarin, sebut Ramlan, KPU telah mengingkari asas dan aturan penyelenggaraan. Mulai dari tahapan administrasi berkas, tes tertulis, hingga wawancara semuanya hanya formalitas saja.

“Selain itu, nama-nama anggota PPK yang lolos lima besar sarat titipan. Terbukti, yang terjaring sebagian tidak paham kepemiluan. Pada saat wawancara, ada yang lolos lima besar tidak tahu tugas dan kewenangannya,” jelasnya.

Terdapat dua bukti laporan Ramlan yang dimasukkan ke DKPP, yakni, pada saat penjaringan berkas pendaftaran calon PPK Tiworo Utara ditemukan ada salah satu pendaftar bernama Anjar Zakarudin SIp tidak lulus hasil seleksi administrasi berkas karena E-KTP yang bersangkutan beralamat di Kecamatan Tikep.

“Anehnya, pada saat pengumuman Anjar lulus sebagai anggota PPS Desa Tasipi Kecamatan Tiworo Utara. Buktinya saya lampirkan,” jelasnya.[irp posts=”1443″ name=”Punya Alasan Kuat, KPU Muna Barat Tak Takut Di-DKPP-Kan”]

Kedua, lanjut Ramlan, adanya hubungan suami istri menjadi penyelenggara pemilu pada Kecamatan Tiworo Utara atas nama Rahman Saleh pada PPK Tiworo Utara, sedangkan istrinya bernama Marini AMd Keb pada PPS Tondasi.

“Hal itu bertentangan dengan Peraturan bersama KPU Bawaslu dan DKPP nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggaraan pemilu,” bebernya.

Ramlan berharap, laporannya ini ditindaklanjuti oleh DKPP agar sistem demokrasi di Muna Barat tidak tergadaikan oleh kepentingan apa pun.

“KPU Muna Barat sudah terlalu jauh melenceng dari Undang-undang. Untuk itu, saya berharap masalah etik ini diproses,” tekannya.

Penulis: Pandi
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...