Golkar
Seorang pemuda dengan tato di tangan menumpangi mobil pikap berbendera Partai Golkar. (KABARKENDARI/KABAR24.BISNIS.COM)

Kabarkendari.com – Kader Golkar Sulawesi Tenggara Andi Sakra batal menjadi anggota DPRD Sultra sebagai PAW Surunuddin Dangga yang terpilih menjadi Bupati Konawe Selatan pada Pilkada serentak 2015.

Mertua dari Ketua Golkar Sultra Ridwan Bae tersebut belum beruntung untuk duduk di parlemen, menyusul terbitnya surat dari Mahkamah Partai DPP Golkar tentang penundaan pemecatan Mudin Musa yang memiliki suara terbanyak setelah Surunuddin dan Subhan Tambera.

Atas hal ini, Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulawesi Tenggara kesal kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sultra.

Sekretaris DPD Golkar Sultra Muhammad Basri mengatakan, pengusulan PAW Surunuddin kepada Andi Sakra dilakukan sebelum tiga kader Golkar yang dipecat meminta pembelaan di Mahkamah Partai Golkar.

Sehingga, kata Basri, bila KPU lebih cepat memproses usulan PAW itu, maka Andi Sakra sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sultra.

“KPU harusnya tidak terlalu proaktif untuk mengklarifikasi orang yang dipecat. Aneh juga KPU lakukan itu,” ungkap Basri, Rabu 3 Agustus 2016.

Harusnya, kata dia, KPU hanya memproses usulan dari Partai Golkar tanpa harus meminta tanggapan dari para pihak. Sebab, usulan itu murni dari partai.

“Kalau persoalan berhadapan dengan pengadilan kan bukan mereka. Biarkan kita saja,” ujarnya.[irp posts=”1730″ name=”KPU Sulawesi Tenggara Tunda Proses PAW Surunuddin”]

Oleh Golkar, langkah KPU ini sudah terlalu berlebihan sehingga menyebabkan proses PAW semakin berlarut-larut.

“Sudah pasti, kalau KPU mengklarifikasi yang bersangkutan pasti mereka tidak terima dipecat. Memang aneh kita punya republik ini. Yang pecat mereka ini kan bukan kita, tapi DPP,” katanya.

Saat ini, kata Basri, proses PAW Surunuddin untuk sementara ditunda. Hal itu disebabkan adanya surat Mahkamah Partai DPP Golkar tentang penundaan pemecatan Mudin Musa yang memiliki suara terbanyak setelah Surunuddin dan Subhan Tambera.

“Ada dalam peraturan organisasi apabila seorang kader yang dikenakan sanksi dan keberatan akan dibicarakan di Mahkamah Partai. Tapi proses PAW tidak dianulir, hanya ditunda,” paparnya.

Sembari menunggu keputusan Mahkamah Partai, lanjut Basri, KPU tidak boleh mengganti usulan mereka dengan Mudin Musa karena yang bersangkutan telah dipecat dan sementara diproses di Mahkamah Partai.

“KPU itu tidak punya kewenangan mengganti tanpa keputusan dari partai. Mereka hanya sahkan perolehan suara,” tuturnya.

Mudin Musa adalah calon kuat untuk menggantikan Surunuddin Dangga setelah kader yang memperoleh suara terbanyak kedua, Subhan Tambera meninggal dunia.

Namun, Golkar Sultra mengusulkan memecat Mudin Musa agar Andi Sakra sebagai pilihan mengganti Surunuddin. Perolehan suara Andi Sakra sendiri, masih di bawah Mudin Musa.

Penulis: Pandi
Editor: Jumaddin Arif

Facebook Comments
loading...