PNS Sultra
Empat PNS berjalan usai menjalankan ibadah di salah satu masjid, Kendari, Sulawesi Tenggara. (KABARKENDARI/Suwarjono)

KabarKendari.com – Dari 42 Satuan Kerja Pemerintah Daerah, SKPD, dilingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat lima dinas dengan serapan anggaran paling rendah di semester pertama.

Empat SKPD tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup dengan daya serap 29 persen, Dinas Pekerjaan Umum 28 persen, Kantor Penghubung 29 persen, Balai Penanggulangan Bencana Daerah sekira 16 persen dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 11 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Hj Isma, mengatakan hingga Juni semester pertama, baru 37,60 persen anggaran terserap di seluruh SKPD. Namun dipertengahan Juli bergerak naik hingga 40,16 persen.

“Ini belum memenuhi standar kita. Harusnya, per semester itu mencapai 56 persen ke atas,” terang Isma saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Kamis 21 Juli 2016.

Untuk mendongkrak serapan anggaran, kata Isma, pihaknya telah membentuk tim Unit Reaksi Cepat Bendahara Umum Daerah. Tim ini dibentuk untuk mengetahui sejauh mana daya serap dan faktornya penyebabnya.

“Ada lima SKPD yang memiliki daya serap rendah setelah kita turun ke lapangan. Tapi, bukan berarti mereka tidak kerja,” ungkap Isma.

Di Badan Lingkungan Hidup, menurut Isma, masalahnya adalah terlambatnya Petunjuk Teknis, juknis, dari pusat setelah beberapa kali mengalami revisi. Sementara proses pelaksanaan tender sedang berjalan sehingga berubah lagi pelaksanaannya.

Untuk Badan Penanggulangan Bencana daerah, proses lelang bersamaan antara pengerjaan fisik dan perencanaan. Kantor Penghubung, masalahnya adalah pengadaan gedung asrama yang cukup lama.

Sama seperti BLH, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat perubahan juknis dari pusat sehingga menyebabkan perubahan pelaksanaan program. Sementara Dinas Pekerjaan Umum, masalahnya belum belum diketahui.

Dinas PU, sebut Isma, menjadi faktor terbesar sehingga daya serap APBD Sultra 2016 baru sebatas 37 persen. Dinas PU merupakan SKPD yang sangat “basah” dengan anggaran pertahunnya sekitar Rp 600 miliar.

“Jadi, SKPD provinsi yang menentukan daya serapnya adalah Pekerjaan Umum. Jika Pekerjaan Umum kecil, secara keseluruhan kecil,” tuturnya.

Khusus SKPD lainnya, sebut Isma, sudah mencapai diatas 56 persen. Ia pun berharap, lima SKPD ini segera bergerak cepat untuk memenuhi target serapan anggaran.

Penulis: Temon
Editor : Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...