Upah Minimum Kota Kendari
Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari, Ilham Baftim. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Kabar gembira bagi tenaga kerja di Kota Kendari. Tahun 2017 pemerintah setujui usulan Dewan Pengupahan untuk menaikkan Upah Minimum Kota Kendari 2017 sebesar 8,25 persen dari tahun sebelumnya.

Jika pada 2016 UMK Kendari hanya sebesar Rp 2.007.000, tahun depan dinaikan menjadi 2.172.578 atau meningkat sebesar Rp 165.578. Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2017.

UMK Kendari ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2016, Tentang Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Kendari 2017.

Peraturan Gubernur tersebut diteken berdasarkan surat Wali Kota Kendari Nomor 561/7480 tanggal 14 November 2016.

Dalam peraturan tersebut pula ditetapkan upah minimum sektoral Kota Kendari yang juga mengalami peningkatan. Dimana pada 2016 sebesar Rp 2.118.500, 2017 meningkat menjadi 2.293.277.

Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari, Ilham Baftim mengatakan, pihaknya akan melayani laporan karyawan yang dibayar tidak sesuai UMK.

“Bagi karyawan yang tidak dibayarkan gaji sesuai UMK bisa langsung datang melapor ke Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari. Memang aturannya perusahaan harus membayar gaji karyawan sesua UMK,” tegas Ilham, Kamis 22 Desember 2016.

Setelah mendapat laporan, tamba dia, pihaknya akan langsung melakukan pemeriksaan khusus kepada pengusaha atau perusahaan.

Menurut Ilham, tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak membayar upah karya sesuai UMK. Sebab, kepada pengusaha yang tidak sanggup membayar gaji karyawan sesuai UMK Kendari 2017 seharusnya mengajukan penangguhan sebelum aturan tersebut diberlakukan.

“Sampai sekarang belum ada pengusaha yang mengajukan penangguhan, bahkan tahun 2016 tidak yang mengajukan. Penangguhan itu ada persyaratan khusus misalnya karena alasan tidak mampu,” tuturnya.

Ilham menegaskan, pengusaha diwajibkan untuk membayar upah karya sesuai UMK, jika tidak, akan dikenakan sanksi. Sayang, ia tidak menyebut sanksi yang akan dikenakan terhadap pengusaha atau perusahaan, karena pemberian sanksi menjadi kewenangan pengawas.

Lebih lanjut Ilham membeberkan, tahun-tahun sebelumnya banyak karyawan yang melaporkan adanya ketidaksesuaian pembayaran upah di bawah UMK yang telah ditetapkan pemerintah.

Penulis: La Ode Kasman
Editor : Zainal A Ishaq

Facebook Comments
loading...