Hipmi Sultra gelar sosialisasi Tax Amnesty
Hipmi Sultra gelar sosialisasi Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kemandirian Dunia Usaha di Grand Clarion and Convention Kendari, Rabu 27 Oktober 2016. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Sulawesi Tenggara menggelar Sosialisasi Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kemandirian Dunia Usaha, di Grand Clarion and Convention Kendari, Rabu 27 Oktober 2016.

Hadir sebagai pemateri, Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani dan Supervisior Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari Hotmartuah Sihotang. Kegiatan ini dibuka Staf Ahli Pemerintah Provinsi Sultra, Mustari, mewakili Sekda Sultra Lukman Abunawas.

BACA JUGA: Tax Amnesty Tahap Kedua Masih Sepi Peminat

Dalam sambutannya, Mustari mengapresiasi adanya kegiatan yang dilaksanakan BPD Hipmi Sultra. Sebab, kontribusi dari para pengusaha dalam memajukan daerah sangat luar biasa dalam memajukan perekonomian.

Mustari meminta kepada pihak KPP Pratama Kendari untuk melakukan sosialisasi di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), karena masih banyak yang belum paham dengan tax amnesty.

“Pemerintah konsisten melaksanakan tax amnesty. Kegiatan ini bagus dan kalau bisa kedepannya semua pengusaha di daerah diundang,” saran Mustari.

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani mengatakan, Hipmi mendukung program tax amnesty, sehingga dunia usaha dan pengusaha wajib mengetahui tujuan dari pengampunan pajak tersebut. Hipmi akan menjadi gerbong terdepan dalam melakukan sosialisasi.

“Tax amnesty sebagai jembatan penyelesaian masalah. Karena itu, pengusaha jujur dalam menyampaikan asetnya, sebab jika ditemukan dikemudian hari akan dikenakan denda 30 persen,” katanya.

Sementara, Hotmartuah, menuturkan banyak manfaat yang didapat dari tax amnesty. Di antaranya, dapat meningkatkan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan pajak.

BACA JUGA: Kantor Pajak Kendari Kumpulkan Rp 30 M melalui Tax Amnesty

“Kalau kita ikut tax amneaty PPh dan PPn dihapus dan akan dihapus dari sanksi administrasi dan pidana juga dihapus,” tandasnya.

Lebih lanjut Hotmartuah mengatakan, khusus untuk Usaha Mikro Kecil dan Memengah (UMKM) tidak ada batas periode. Adapun tarifnya, jika asetnya paling banyak masih Rp 10 miliar dikenakan tarif 0,5 persen, dan untuk aset di atas Rp 10 miliar dikenakan tarif 2 persen.

Penulis: La Ode Kasman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...