Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu
Hamiruddin Udu. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Pasangan Hamin-Farid Bachmid akan kembali menggunakan rekomendasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI yang diteken Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal menuai tanggapan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Rencananya, pasangan Hamin-Farid akan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum pada masa pendaftaran ulang yang dibuka mulai 14-16 November 2016. KPU Sultra sudah mengingatkan akan menolak pencalonan Hamin-Farid bila yang bersangkutan tetap membawa rekomendasi PKPI yang diteken oleh Ketum dan Wasekjen.

BACA JUGA: Berkas Paslon Hamin-Farid Ditunggu KPU Buton

Sementara Bawaslu Sultra belum mau berandai-andai dengan pendaftaran Hamin-Farid bila menggunakan rekomendasi PKPI yang diteken Ketum dan Wasekjen.

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengaku, nanti akan berkonsultasi dengan Bawaslu RI terkait hal ini. Sebab, mereka juga belum melihat SK PKPI yang dibawa oleh Hamin-Farid saat mendaftar nantinya.

“Nanti kita lihat dulu. Kita belum berandai-andai nanti kita lihat dokumen pendaftarannya. Kalau hanya diteken ketum dan wasekjen, kita akan komunikasi dan konsultasi dengan Bawaslu RI sebagai penanggung jawab,” ungkap Hamiruddin, Selasa 15 November 2016.

Hamiruddin menguraikan, amar putusan Panwaslu dalam memutuskan perkara sengketa Hamin-Farid sudah sesuai aturan. Putusannya, mengabukan permohonan pemohon sebagian. Kedua, meminta perpanjangan pendaftaran dan meminta KPU Buton untuk membatalkan keputusannya sebelumnya.

“Kalau masih mau mendaftar, kita akan lihat kembali. Kalau dilihat dari ketentuan undang-undang tidak memenuhi syarat, maka tidak diloloskan. Kalau memenuhi syarat, pasti diloloskan,” jelasnya.

Hamiruddin menyebut, pengabulan permohonan Hamin-Farid ini berkaitan dengan langkah KPU yang menutup pendaftaran pada saat masih ada waktu yang tersisa. Padahal, Hamin-Farid masih mau mendaftar.

Sebelumnya, Ketua KPU Sultra Hidayatullah menegaskan akan kembali menolak pencalonan Hamin-Farid Bachmid bila yang bersangkutan menggunakan rekomendasi PKPI yang diteken Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal.

Menurutnya, dalam pencalonan di Pilkada, pihaknya selalu mengacu pada aturan. Semua calon yang diusung melalui partai politik harus mengantongi rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen.

BACA JUGA: Tantang Umar Samiun, Ini Harta Kekayaan Hamin

“Kalau tetap mengajukan surat keputusan PKPI yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris jenderal, maka kita akan tolak lagi,” tegas Hidayatullah, Kamis 10 November 2016.

Hidayatullah melanjutkan, mereka tidak peduli bila daerah lain menerima pencalonan pasangan calon dengan diteken oleh ketua dan Wasekjen. “Kita tidak mau mengikuti daerah lain. Yang kita ikuti adalah Undang-undang,” jelasnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...