Nur Alam
Gubernur Sultra, Nur Alam sedang melihat rencana pembanguanan rumah sakit. (KABARKENDARI/suwarjono)

Kabarkendari.com – Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam didesak mengganti dan memberhentikan penjabat atau Pj Bupati Buton Tengah Mansur Amila.

Desakan itu disampaikan kelompok masyarakat Buton Tengah di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Senin, 1 Agustus 2016.

Koordinator masyarakat Buton Tengah, Andi Sar, menyampaikan  pemberhentian dan pergantian Mansur Amila harus dilakukan secepatnya karena Buton Tengah sedang menghadapi pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak pada tahun 2017.[irp posts=”1473″ name=”BKD Sultra: Kewenangan Pemda Buton Usulkan Pemecatan Mansur Amila”]

“Mansur Amila sudah menyatakan diri dan dipastikan menjadi salah satu kontestan pada Pilkada serentak nanti. Dikhawatirkan, dia menggunakan jabatannya menekan kepala dinas, camat, dan kepala desa untuk kepentingan politiknya,” bebernya.

Ketakutan itu, lanjut Andi Sar, sebenarnya sudah terjadi. Ada beberapa kepala desa diganti dan diberhentikan secara tidak hormat oleh Pj Bupati Buton Tengah.

“Asal ditahu saja pak, di Buton Tengah saat ini sudah ada pergantian kepala desa secara tiba-tiba. Alasannya hanya karena tidak menjalankan tugas. Padahal setelah diselidiki ternyata tidak sinkron dengan Pj Bupati hanya karena tidak dikampanyekan untuk menjadi Bupati Buton Tengah,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Andi Sar, pergantian dan pemberhentian Pj Bupati Buton Tengah perlu dilakukan karena Mansur Amila melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN

“Sebagai PNS, Mansur Amila tidak boleh menjadi anggota partai. Apalagi Mansur Amila ini secara terbuka menjadi Ketua DPD PAN Buton Tengah. Inikan sudah jelas melanggar. Makanya kami meminta diberhentikan, kalau perlu dipecat,” tegasnya.

Andi Sar menambahkan, sebagai Pj Bupati Buton Tengah, Mansur Amila harusnya menfasilitasi jalannya pilkada serentak 2017 mendatang di Buton Tengah.

“Kalau begini jadinya Mansur Amila bukan lagi menfasilitasi jalannya pilkada melainkan menfasilitasi dirinya sendiri. Sekarang Mansur Amila di Buton Tengah itu menfasilitasi pilkada serta kampanyekan dirinya sendiri untuk menjadi Bupati Buton Tengah,” kata Andi Sar di hadapan Sekretaris Komisi I DPRD Sultra, Drs H Bustam MSi.

Menanggapi hal itu,  Sekretaris Komisi I DPRD Sultra, Drs H Bustam MSi, menyampaikan, sebenarnya DPRD Sultra melalui Komisi I sudah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sultra untuk memberhentikan Mansur Amila sebagai Pj Bupati Buton Tengah.[irp posts=”532″ name=”Mansur Amila Pilih Parpol daripada ASN”]

Bahkan DPRD Sultra, tambah Bustam, juga merekomendasikan agar semua penjabat bupati yang ingin menjadi calon bupati agar segera mundur dan diganti.

“Hanya saja tanggapan dari pemerintah provinsi pemberhentian dan pergantian para Pj Bupati sementara pada tahap proses,” katanya.

Anggota dewan asal Kabupaten Bombana ini menerangkan, jika Mansur Amila sudah dinyatakan sah dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) dari partai politik.

“Sampai saat ini belum bisa diberhentikan secara tidak hormat itu. Karena yang bersangkutan belum dinyatakan sah dengan adanya SK atau kartu anggota,” jelasnya.

Penulis: Egi
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...