film Mengejar Embun ke Eropa
Salah satu scene di film Mengejar Embun ke Eropa

Kabarkendari.com – Kabar tak sedap dalam pembuatan film ‘Mengejar Embun ke Eropa’ yang didanai pihak UHO Kendari saat dipimpin Prof Usman Rianse, mulai menguap ke publik. Proyek seni yang menghabiskan anggaran Rp 7 miliar tersebut ditengarai berbau korupsi.

Pasalnya, dana pembuatan film yang konon menceritakan perjalanan hidup pribadi Usman Rianse tersebut dibiayai dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Tudingan ini muncul dari Salimin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UHO. Menurut Salimin, sejak ada rencanan pembuatan film tersebut, Usman Rianse sudah diberi masukan dari beberapa civitas akademika UHO Kendari termasuk dirinya agar tidak memaksanakan pembuatan film ini.

“Tidak ada gunanya dan tidak ada manfaat berarti dari pembuatan film ini. Katanya, menceritakan tentang sejarah di Muna dan pemuda yang ingin meraih pendidikan. Faktanya, film itu lebih menceritakan tentang kehidupan pribadi Usman Rianse,” kata Salimin, kepada Kabarkendari.com, Selasa 13 Desember 2016.

Lebih lanjut Salimin mengatakan, kendati disarankan untuk tidak ngotot, tapi Usman Rianse tetap memaksakan agar proyek film tersebut bisa terlaksana. Usman Rianse, kata Salimin, bergerilya ke Kementrian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi serta Kementerian Keuangan agar film tersebut bisa direstui.

Namun dalam kegiatan ini Dewan Pengawas Keuangan (DPK) UHO yang merupakan gabungan Kemenritek Dikti, Kemenkeu, dan UHO tidak menyetujui adanya pembuatan film tersebut.

“Seluruh anggota DPK tidak menyetujui anggaran APBN untuk pembuatan film ini. Mereka tidak mau anggaran APBN untuk UHO digunakan untuk pembuatan film Mengejar Embun ke Eropa. Alasannya karena memang film ini tidak membawa nilai positif dan hanya menghabiskan anggaran,” kata Salimin lagi.

Tak kehabisan akal, kata Salimin, Usman Rianse diduga memanfaatkan sumber lain untuk memuluskan rencana pembuatan film dengan menggunakan UKT, tanpa melalui tender. Dan, bagi Salimin, hal itu merupakan sebuah tindakan korupsi.

Lebih rinci Mantan Satuan Pengawasan Internal UHO ini menyebutkan, pemenang proyek pembuatan film tersebut adalah PT Alam Media yang berkantor di Yogyakarta. Perusahaan ini bekerja sama dengan Asosiasi Tradisi Lisan yang berkantor di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UHO. Asosiasi ini merupakan milik keluarga Usman Rianse yang memang mengambil keuntungan dari proyek pembuatan film ini.

“Keluarganya, mereka kerja sama dengan PT Alam Media. Ini tidak melalui tender. Tidak ada tender di UHO soal pembuatan film ini. Makanya ini korupsi dengan menggunakan SPP dan UKT,” terangnya.

Sementara itu, Usman Rianse yang dimintai tanggapan soal ini, mengaku bahwa tidak mungkinan kegiatan di UHO yang tidak melalui proses penganggaran yang jelas. Kata Usman, setelah direncanakan ada proses pembahasan bersama DPK. Setelah pembahasan di DPK maka dibahas lagi oleh Kementerian yang melibatkan komponen perencanaan dan penganggaran kementrian, dibawah penelelaan Inspektorat jenderal.

“Setelah itu dibahas lagi pada Dirjen. Dewan pengawas yang legalitasnya ditetapkan oleh Kementerian yang beranggotakan Perwakilan Kemenristekdikti dan Kementerian Keuangan serta wakil dari pemerhati Pendidikan. Perlu pula diketahui bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2015 dan juga 2016 telah dilakukan telaah dari BPK, BPKP dan Inspektorat Jederal,” kata Usman.

Menurutnya, bagi yang tidak mengerti prosedur pengelolaan anggaran bisa saja menuduh macam-macam kepadanya. Tetapi, menurut dia, UHO adalah termasuk perguruan tinggi dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) meskipun fleksibel tetapi sangat terkontrol dengan mekanisme tersebut.

“Salah satu ciri dari PK-BLU adalah keterbukaan terhadap audit, baik Audit Internal maupun audit eksternal. Ini sekilas tentang pelaksanaan anggaran pada UHO sebagai Universitas PK-BLU. Dengan demikian tidak mungkin ada penggunaan anggaran tanpa pengesahan dan persetujuan anggaran,” jelasnya singkat.

Penulis: Kamarudin
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...