bandara haluoleo
Suasana rapat dengar pendapat antara DPRD Sultra dengan Dishub berkaitan dengan dugaan penyelewengan retribusi Bandara Haluoleo Kendari. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Tenggara tidak tinggal diam terkait dugaan penyelewengan retribusi di Bandara Haluoleo Kendari. Pada Selasa 30 Agustus 2016, DPRD Sultra mengundang Dinas Perhubungan setempat dalam rapat dengar pendapat.

Komisi III bersama dengan Komisi II DPRD Sultra berjanji akan menelusuri kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus atau pansus. Pasalnya, ditemukan ada ketidaksesuaian antara realisasi pendapatan daerah dengan manifest.

Anggota Komisi III DPRD Sultra, Syahrul Beddu mengakui, ada masalah dalam realisasi penerimaan daerah dari komponen retribusi. Karena itu, kata dia, kasus tersebut harus di-follow up untuk melihat sejauh mana regulasi yang mengatur tentang pungutan dan jenis retribusi apa saja yang dipungut di Bandara, serta target realisasi dari retribusi itu sendiri.

“Saya juga baru tahu bahwa pada 2013 ada juga yang bermasalah secara hukum. Pada 2015 ini muncul lagi kasus yang sama sehingga kita harus investigasi dengan melibatkan pihak terkait dalam pansus,” tegas Syahrul Beddu.

Syahrul menyatakan, setelah mendengarkan keterangan masyarakat yang mengadukan kasus ini, kemudian dicocokan dengan data-data otentik, memang ada potensi dugaan penyelewengan retribusi. Penjelasan pihak UPTD, retribusi hanya kepada penumpang yang datang.

Dalam rapat yang digelar di Lantai II Gedung Sekretariat DPRD Sultra tidak dihadiri Kepala Dinas Perhubungan ataupun Kepala UPTD Bandara HO. Dishub hanya diwakili beberapa orang, salah satunya Kepala Bidang Perhubungan Udara Dishub Sultra, Ranawati.

Ranawati mengaku, secara teksnis dirinya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi. Hanya Kepala UPTD Syamsir Sirali yang bisa menjelaskan. Saat ini, Syamsir Sirali sementara ditahan karena terjerat hukum kasus dugaan retribusi Bandara HO pada 2013.

Sementara itu, salah seorang pegawai UPTD Bandara HO membantah jika ada penyelewengan retribusi, dikuatkan dengan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI Perwakilan Sultra.

“BPK tidak menemukan adanya dugaan penyimpangan. Yang dipermasalahkan adalah adanya perbedaan manifes dengan jumlah penerimaan. Uang yang disetor itu tidak ada masalah,” jelasnya di hadapan para anggota dewan.

Penulis : La Ode Kasman
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...