Demo Siswa SKO Sultra
Puluhan siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Sultra mendatangi Dinas Dikbud Sultra, menuntut hak-hak mereka yang diabaikan pihak sekolah, Senin 17 Oktober 2016. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengggara (Sultra) meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra untuk terbuka terhadap pengelolaan anggaran Sekolah Keberbakatan Olahraga.

Anggota Komisi IV DPRD Sultra Muhammad Poli mengatakan, ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran di Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Ranomeeto bila ada siswa yang protes tentang uang saku.

Menurutnya, setiap tahun DPRD menganggarkan uang transportasi bagi seluruh siswa. “Harusnya, Dikbud terbuka terhadap pengelolaan anggaran ini. Kenapa siswa di SKO itu tidak mendapatkan uang saku selama 10 bulan,” ungkap Poli kepada kabarkendari.com, Senin 17 Oktober 2016.

Untuk mengetahui secara jauh masalah ini, Poli mengaku akan menghearing Dikbud Sultra dan ikut meminta penjelasan dari siswa SKO. “Nanti setelah reses ini kita akan panggil pihak Dikbud,” tegasnya.

BACA JUGA: Siswa SKO Unjukrasa di Kantor Dinas Dikbud Sultra

Dia mengatakan, Dikbud harusnya memperhatikan masalah pengembangan olahraga. Sebab, tujuan terbentuknya SKO ini adalah untuk meningkatkan prestasi olahraga di Sultra.

“Semangatnya sejak awal adalah untuk meningkatkan prestasi. Mereka ini adalah anak-anak pilihan yang sengaja diberikan bantuan oleh pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraga. Kalau tidak diperhatikan, maka anggaran yang dialokasikan selama ini patut dipertanyakan,” jelasnya.

Soal tidak adanya anggaran untuk mengadakan kendaraan transportasi, Dewan mempertanyakannya. Sebab, kata dia, sebelumnya dewan ikut mengalokasikan anggaran. Meski begitu, Poli tidak mengetahui secara detil jumlahnya.

“Kalau dianggap kurang, kenapa tidak diusulkan di Perubahan dan APBD sebelumnya? Harusnya, kalau mau niat meningkatkan prestasi anak-anak, baiknya diusulkan mana yang kurang. Jangan hanya didiamkan ” tuturnya.

Kalau dibuat tertutup pengelolaan SKO ini, kata dia, maka bisa memunculkan kecurigaan dimana anggarannya selama ini. Kalau pun ditemukan masalah pengelolaan anggaran dalam hearing nanti, dewan tidak segan-segan melaporkan hal ini kepada pihak yang berkompeten untuk mengusutnya.

“Anggaran jangan terkesan dibatasi dan anak-anak terkesan tidak terurus,” tuturnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...