Lukman Abunawas
Lukman Abunawas.

Kabarkendari.com – Penyidik KPK secara maraton memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pertambangan yang melibatkan Gubernur Sultra Nur Alam di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Rabu 24 Agustus 2016.
Salah seorang saksi yang dihadirkan KPK yakni Sekretaris Daerah Sultra Lukman Abunawas.

Pantauan kabarkendari.com, Lukman Abunawas hadir mengenakan kemeja warna putih dengan celana kain coklat. Ia tiba dengan mobil pribadinya dan langsung memasuki ruang pemeriksaan. Saat Lukman Abunawas keluar dari ruang pemeriksaan guna menuju masjid Polda Sultra ia langsung dicegat oleh wartawan.

Ditanyakan soal kehadiarannya di Polda Sultra, Lukman Abunawas mengatakan ia dipanggil sebagai saksi yang sementara menerpa bosnya Nur Alam. Namun saat ditanyakan soal materi pemeriksaan, Lukman Abunawas mengungkapkan, ia ditanya soal teknis kerja pejabat pemerintahan Sultra. Menurutnya, ia tidak memberikan kesaksian soal penerbitan IUP PT AHB.

“Saya hanya ditanya bagaimana kerja Kepala Biro Hukum, soal kerja gubernur, soal kerja Sekda, soal kerja wakil gubernur dan beberapa pejabat lain. Saya tidak tahu soal IUP PT AHB yang dimaksud,” katanya.

Lebih lanjut Lukman Abunawas mengungkapkan, ia juga ditanya bagaimana tugas pokok dari semua dinas yang ada di pemerintahan Sultra. Mengenai PT AHB dia tidak tahu karena muncul sebelum dia menjabat sebagai sekda. Menurutnya, IUP PT AHB muncul pada tahun 2008 hingga 2013. Pada saat itu yang menjabat sebagai sekda adalah Zainal.

“Makanya akan dipanggil juga dia Zainal. Karena dia yang tahu itu soal IUP PT AHB. Kalau saya kan menjabat sebelum dia. Makanya saya hanya memberikan keterangan soal kerja-kerja pejabat pemprov saja,” jelasnya.

Sementara soal dokumen yang disita oleh KPK, kata Lukman Abunawas, adalah surat-surat terkait izin. Namun Lukman Abunawas enggan berkomentar. Izin itu katanya diambil dari ruang biro hukum dan ruang kerja gubernur.

“Iya diambil dari ruangan kerjanya mereka. Saya tidak tahu surat apa yang mereka ambil. Silakan tanya ke KPK saja yah,” singkatnya.

Penulis: Kamarudin
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...