Vaksin Palsu
Salah seorang ibu bersama bayinya dan sejumlah warga lainnya berhasil mencapai tepian sungai di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Warga Desa Laikandonga harus berjuang menyeberangi sungai demi mendapat vaksin imunisasi untuk balita mereka pada Posyandu yang terletak di seberang sungai. (KABARKENDARI/Temon)

Kabarkendari.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Sulawesi Tenggara atau Sultra ikut melakukan penyelidikan terhadap adanya vaksin palsu yang masuk di Sultra.

Ketua Komisi I DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo mengatakan, pihaknya baru saja meminta penjelasan Dinas Kesehatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sultra. Dari informasi dua instansi ini, tidak ditemukan vaksin palsu.

“Belum ada ditemukan di Sultra adanya vaksin palsu. Ini berdasarkan keterangan dari Dinkes dan BPOM,” terang Yaudu Salam Ajo, Senin 18 Juli 2016.

Meski belum ada ditemukan, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, meminta kepada dinas terkait untuk tetap waspada. Sebab, jangan sampai ke depan ada vaksin berbahaya yang beredar di masyarakat.

“Kami di dewan walaupun tidak ada, kami tetap meminta BPOM dan Dinkes Sultra tetap melakukan pengawasan secara cepat dan tepat. Bukan berarti, tidak ada hari ini,” katanya.

Dalam hal pengawasan vaksin palsu ini, DPRD Sultra akan ikut turun ke lapangan untuk mengecek langsung. Bahkan, untuk mensingkronkan data, pihaknya meminta kepada Dinkes untuk menyerahkan data jumlah rumah sakit, puskesmas, klinik dan tempat praktik.

“Nanti akan ada rapat kerja kesehatan Sultra. Di sini, kita akan meminta seluruh datanya. Kita juga akan memperkuat fingsi pengawasan kami tentang vaksin dan obat-obatan,” paparnya.

BACA JUGA:  Melacak Vaksin Palsu di SULTRA

Yaudu menuturkan, satu hal yang perlu ditekankan dalam pengawasan vaksin palsu ini adalah mendeteksi dari mana asal obat-obatan yang diterima oleh lembaga pelayan kesehatan, baik rumah sakti, puskesmas, klinik dan tempat praktik.

“Sumber obat ini harus ditahu. Kalau untuk rumah sakit daerah, itu diadakan langsung. Setelah itu, dinkes mendistribusikannya langsung,” paparnya.

Namun, tempat praktik, dan klinik-klinik bisa saja diragukan. Sebab, sumber obatnya patut dipertanyakan dari mana. Hal ini, berdasarkan temuan Menkes di Jakarta.

“Kalau ada vaksin palsu, melalui jalur informal. Misalnya, ada orang yang pergi beli di Jakarta tidak ditahu sumbernya dari mana dan membawa secara pribadi ke sini dan dijual. Kita harap, ini bisa dikontrol lebih cepat,” tekannya.

Penulis: Temon

Facebook Comments
loading...