La Ode Abdul Natsir Moethalib
La Ode Abdul Natsir Moethalib. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra telah mengusulkan anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 ke pemerintah daerah setempat kurang lebih sebesar Rp 400 miliar.

Anggota KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib mengatakan,rancangan anggaran biaya atau RAB Pilgub 2018 sudah diserahkan sejak dua bulan lalu. Sekarang, mereka menunggu agenda pembahasan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Pemprov Sultra.

“Tim KPU dan pemda akan membahas berdasarkan struktur penganggaran, regulasi dan besaran item yang diusulkan,” ungkapnya, Kamis 15 September 2016.

Menurut dia, bila dilihat dari sisi jumlah, anggaran Rp 400 miliar itu cukup besar. Terlebih, bila dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur jalan atau rumah sakit.

“Untuk memandang itu, tidak boleh dilihat besarannya tapi dilihat anggaran ini untuk membiayai apa,” paparnya.

Di Pilgub 2018, sebut Natsir, banyak item yang membutuhkan anggaran besar. Misalnya, berkait belanja personel, mulai dari tingkatan KPU provinsi sampai kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS.

“Jumlah TPS kita, ada 6 ribu. Lalu, dikali 9 orang. Belum lagi, ditambah dengan masa kerja mereka selama dua bulan. Selain itu, struktur panitia pemutakhiran data pemilih atau PPDP kita yang berjumlah 6 ribu orang juga,” bebernya.

Tidak hanya itu, penyelenggara di tingkatan PPS sudah pasti akan menyedot anggaran lebih besar. Terhitung, jumlah kelurahan sebanyak 2 ribu dikalikan dengan tiga orang anggota PPS, plus sekretariat. Ditambah lagi, penyelenggara di tingkat kecamatan. Total kecamatan sebanyak 214 dikali lima orang penyelenggara tambah sekretariat.

“Kita juga memiliki sebanyak 17 KPU kabupaten atau kota,” sebutnya.

Besaran anggaran ini, kata dia, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan. Kenaikan honor penyelenggara diperkirakan naik sekitar 80 sampai 100 persen.

“Untuk membandingkan dengan lalu, tidak relevan. Indeks berbeda, besaran wilayah berbeda. Dan pembiayaan cukup variatif dan banyak. Anggaran ini didekati per item,” ujarnya.

Bila publik meragukan penggunaan anggaran ini, KPU siap bekerja sama dengan seluruh pihak untuk melakukan audit publik seluruh anggaran Pilgub 2018.

“Kita siap saja, lakukan audit publik tidak ada rahasia dengan dana rakyat. KPU hanya diberikan kewenangan oleh negara untuk laksanakan ini. Nanti, kalau mau transparansikan anggaran tidak liar, kita buka secara jelas ini anggaran larinya kemana. Jangan, seolah-olah dana ada di laci KPU. Apa yang dipakai digunakan sembarang saja,” tuturnya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman
EditorĀ  : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...