Peneliti LPKPD Sultra Munawir
Peneliti LPKPD Sultra, Munawir. (FB)

Kabarkendari.com – Pengelolaan dana desa di Muna Barat menuai kritikan dari Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah Daerah (LPKPD) Sulawesi Tenggara. Peneliti LPKPD Sultra Munawir mengatakan, ada beberapa hal yang harus dievaluasi dan diperjuangan dalam pengelolaan dana desa di Muna Barat, antara lain, harus transparan dan tepat sasaran dalam menentukan program prioritas serta tidak bertentangan dengan undang-undang.

BACA JUGA: Nur Alam Sarankan Dana Desa Dikelola Provinsi

Dia menguraikan, Pemerintah Kabupaten Muna Barat harusnya memperhatikan ketepatan waktu dalam pencairan anggaran. Sebab, Undang-Undang mengisyaratkan 7 hari dari kas daerah sudah dicairkan ke tiap desa.

“Kondisi di Muna Barat terjadi keterlambatan pencairan bahkan sampai 2 bulan. Akibat keterlambatan pencairan ini, berimbas pada keberlangsungan pembangunan di desa menjadi terbengkalai,” ungkap Munawir menjelaskan hasil verifikasinya, Selasa 15 November 2016.

Masih kata Nawir, UU mensyaratkan anggaran desa harus 10 persen dari total APBD. Tetapi, di Muna Barat yang dicairkan hanya berkisar pada angka 3 persen. Hal ini berimbas pada kesejahteraaan gaji atau honor perangkat desa.

“Mestinya KAUR di desa bisa mendapatkan gaji Rp 1,8 juta per bulan tapi karena pemda hanya mencairkan 3 persen maka mereka hanya mendapatkan gaji Rp 600 ribu perbulan. Ini adalah salah satu contoh kasus yang terjadi di Muna Barat soal pengelolaan dana desa,” ungkapnya.

Nawir mengingatkan kepada pemerintah desa harus betul-betul bisa mempertanggung jawabkan secara konkret pengelolaan dana desa. Sebab, pengelolaan anggaran negara bisa saja menjadi bumerang bagi kepala desa sendiri. “Kalau tidak mau dipantau oleh aparat penegak hukum, maka pengelolaan dana desa harus baik dan sesuai aturan undang-undang,” kata Nawir mengingatkan.

Dia juga mengingatkan bahwa dengan banyak anggaran yang turun di desa, harus dibarengi dengan bukti pembangunan yang nampak untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, Nawir mengingatkan kepada Penjabat Bupati Muna Barat Rony Yacob Laute untuk kembali mengevaluasi pengelolaan dana desa selama ini. Jangan sampai, kata dia, ada pelanggaran hukum yang terjadi.

“Sehingga, dengan ini saya menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bahwa Pj Muna Barat harus ada regulasi kebijakan baru dalam pengelolaan dana desa supaya tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan,” tekannya.

BACA JUGA: Diduga Mark Up ADD, Dua Kades di Muna Dilaporkan ke Ombudsman

“Kedua, kepada DPRD juga harus bisa memberikan fungsi pengawasan sehingga bisa lahir ketepatan program. Ketiga, aparat penegak hukum baik kejaksaan dan kepolisian untuk tetap konsisten dalam mengusut program pengelolaan AD/ADD jika ada celah pelanggaran hukum yang dilakukan oknum kades. Hal ini untuk menciptakan prinsip kepastian dan kehati-hatian pengelolaan uang rakyat,” pungkasnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...