Kadis Dikbud Sultra
Damsid memperlihatkan bukti kerjasama kabupaten dan Dirjen PAUDNI. (KABARKENDARI)

Kabarkendari.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Damsid, membantah seluruh tudingan yang disampaikan pengunjukrasa terkait dugaan korupsi pengelolaan bantuan pendidikan.

Damsid mengatakan tidak pernah mengelola bantuan sosial pendidikan kecakapan hidup atau PKH, pendidikan kewirausahaan masyarakat atau PKM dan desa vokasi.

“Itu adanya di Dirjen PAUDNI dan pembinanya ada di kabupaten atau kota. Provinsi hanya memfasilitasi proses pengumpulan proposal dan pengiriman ke pusat,” ungkap Damsid, Rabu 19 Oktober 2016.

BACA JUGA: Dana Non-Sertifikasi Guru di Kota Kendari Masih Mengendap

Damsid menganggap mahasiswa yang berunjukrasa menuntut pemeriksaan dirinya salah alamat. Sebab, pendanaan bansos ini berawal dari surat menyurat Kementerian ke kabupaten untuk meminta proposal PKM terhadap beberapa lembaga.

“Setelah minta rekomendasi dari kabupaten, maka seluruh administrasi dihimpun di provinsi lalu kami fasilitasi untuk dikirim ke pusat. Di pusat, diteliti kembali administrasinya,” paparnya.

Setelah diteliti dan memenuhi syarat, maka Dirjen mengeluarkan surat keputusan atau SK lembaga mana yang berhak mendapatkan bantuan sosial.

“Setelah ada SK, pusat memanggil mereka ke provinsi untuk menandatangani akad kerjasama. Setelah itu, uangnya ditransfer dari pusat ke rekening masing-masing lembaga. Jadi, kita ini hanya seperti kabel untuk menghubungkan. Kita tidak ikut mengelola karena uangnya langsung ke penerima masing-masing lembaga,” jelasnya.

Kadis Dikbud Sultra, Damsid dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara oleh sejumlah mahasiswa yang menggelar unjukrasa pada Selasa 18 Oktober 2016 atas dugaan korupsi bantuan sosial pendidikan kecakapan hidup.

Kepala Bidang PAUD Diknas Provinsi Sultra Munir mengakui, kelayakan lembaga penerima bansos ini tidak pernah diteken oleh Diknas Provinsi.

“Yang teken ini, direktorat dan lembaga yang bersangkutan,” katanya.

Dia juga membantah laporan kegiatan fiktif. Sebab, setelah admisnistrasinya diperiksa ke pusat, ternyata terdapat tiga kabupaten yang salah mengirim laporan.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor : Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...