pdip sultra
Puluhan kader PDIP Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, melakukan penyegelan terhadap kantor PDIP Sultra, Jumat 16 September 2016. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Sejumlah kader PDIP dari Kolaka Utara, Jumat 16 September 2016, melakukan aksi protes dengan menyegel kantor PDIP Sulawesi Tenggara (Sultra) yang beralamat di Jalan Supu Yusuf, Kota Kendari, hanya gegara persoalan dukungan partai terhadap calon yang akan bertarung pada Pilkada Kolaka Utara 2017.

Penyegelan dilakukan tanpa perlawanan dari beberapa pengurus DPD PDIP Sultra. Bahkan, brigade PDIP hanya mampu berdiri diam melihat kantor tersebut dikunci rapat dengan gembok milik massa dan pintunya dicoret dengan piloks.

Dalam konteks ini, PDIP dikabarkan telah mengeluarkan rekomendasi dukungan kepada pasangan Boby Alimudin-Maksum untuk menjadikan partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut sebagai kendaraan politiknya bertarung pada Pilkada Kolaka Utara 2017.

Keputusan tersebut ditentang sejumlah kader PDIP Kolaka Utara karena Boby Alimuddin adalah bukan kader partai. Sementara, ada kader partai potensial yang layak diusung pada pesta demokrasi lima tahunan itu. Dia adalah Ketua DPC PDIP Kolaka Utara Ulfa Haeruddin yang juga anggota DPRD Kolaka Utara.

Atas dasar itu, puluhan pendukung Ulfa Haeruddin marah di kantor partai berlambang kepala banteng moncong putih itu dengan membanting kursi hingga menyegel kantor. Bagi mereka, keputusan partai mendukung pasangan Boby Alimudin-Maksum sangat melukai hati kader dan simpatisan PDIP di Kolaka Utara.

“Kenapa harus orang lain yang diusung, sementara partai punya kader sendiri. Kantor ini kita harus segel karena tidak ada gunanya memperjuangkan kadernya,” tekan Ketua Pimpinan Anak Cabang atau PAC PDIP Kecamatan Lasusua Mursalim Djalil.

Menurut Mursalim Djalil, Ulfa Haeruddin merupakan kader potensial yang boleh dibilang berhasil membesarkan partai di Kolaka Utara. Hal itu dapat dilihat dari presentase suara di parlemen sebesar 27 persen atau mencapai enam kursi anggota dewan.

Karena itu, Mursalim menganggap, Boby Alimuddin terkesan dipaksakan demi kepentingan atau deal-deal tertentu yang dikhawatirkan merusak trust atau kepercayaan masyarakat terhadap PDIP itu sendiri.

Menanggapi hal ini, pihak DPD PDI-P Sultra menyatakan bahwa keputusan tertinggi tentang lahirnya rekomendasi ada di tangan DPP. Mereka berdalih, seluruh proses tahapan sudah selesai di tingkatan provinsi.

“Kita juga inginkan kader maju. Namun, keputusan tertinggi ada di DPP,” ungkap Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Sultra, Agus Sanaa, setelah menemui puluhan simpatisan Ulfa.

Meski telah dikabarkan bahwa rekomendasi PDIP sudah menjadi milik Boby, DPD PDIP Sultra mengaku belum melihat SK tersebut. Sebab, partai baru akan menyerahkan dukungan secara serentak di Kendari pada 20 September 2016 nanti.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Editor  : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...