sosialisasi tentang tata cara penyampaian izin kampanye di kepolisian
Kepolisian Resor Kendari menggelar sosialisasi tentang tata cara penyampaian izin kampanye di kepolisian, Kamis 27 Oktober 2016. (KABARKENDARI/EGI)

Kabarkendari.com – Kepolisian Resor Kendari, Kamis 27 Oktober 2016, menggelar sosialisasi tentang tata cara penyampaian izin kampanye di kepolisian. Usai deklarasi damai Jumat 28 Oktober 2016 besok, masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU) tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, membuka masa kampanye terbuka.

Menurut pihak kepolisian, sosialisasi perlu dilakukan karena dalam menggelar kampanye, pasangan calon kepala daerah wajib mengurus izin keramaian. Dalam sosialiasi ini, polisi memberikan bimbingan kepada tiga Liasion Officer (LO) paslon Wali Kota dan Wakil Walikota Kendari.

BACA JUGA: Kapolda Sultra Ingatkan Jajarannya Tidak Terlibat Politik Praktis

Kegiatan sosialisasi ini dibuka Wakil Kepala Polres Kendari Komisaris Polisi Lerry Tutu. Menghadirkan pemateri dalam hal ini Kepala Satuan atau Kasat Intelkam Polres Kendari Ajun Komisaris Polisi La Ode Muhammad Agus dan Anggota KPU Kota Kendari Ade Suaerani.

Lerry Tutu menyampaikan, sosialisasi ini bertujuan memperlancar jalannya pelaksanaan Pilwali Kota Kendari. Katanya, Polri dalam hal ini Polres Kendari tetap bersifat netral dan tidak memihak kepada paslon manapun. Sosialiasasi itu juga dilakukan, karena keterkaitan kepentingan polri untuk mencegah terjadinya gangguan siskamtibmas yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kampanye nanti.

“Ini semata-mata untuk memberikan pemahaman tentang aturan kampanye. Izin kampanye itu diserahkan ke intel dan kemudian kita menganalisa untuk mencegah adanya gangguan kamtibmas khususnya di Kendari,” katanya.

Sementara itu, La Ode Agus sebagai pemateri menyebutkan, setiap kegiatan yang dilaksanakan tiga paslon di Kendari, berkewajiban menyampaikan kepada pejabat kepolisian.Penyampaian izin itu akan ditindaklanjuti dengan memberikan izin kampanye. Dalam hal ini Kepala Polres Kendari Ajun Komisaris Besar Polisi Sigid Haryadi sebagai pihak berwenang pemberi izin.

“Itu untuk wilyah kabupaten dan kota. Sedangkan untuk tingkat kampanye provinsi maka izin kampanye di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sultra, dalam hal ini bapak Brigadir Jenderal Polisi Agung Sabar Santoso. Kami dari polres sifatnya fleksibel dan tidak akan mempersulit izin paslon dalam kegiatan kampanye nanti,” jelasnya.

BACA JUGA: Amankan Pilkada, Polda Sultra Terjunkan 4.000 Personel

Sementara itu, Ade Suaerani anggota KPUD Kota Kendari menyampaikan, terkait izin KPU memberikan waktu kampanye 107 hari sedangkan terkait izin lokasi kampanye, tim pemenangan yang bersurat ke pihak kepolisian. Untuk kegiatan debat kandidat paslon atau kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU maka pihak KPU yang menyampaikan kepada pihak kepolisian.

“Kita sudah serahkan semuanya kepada kepolisian. Nanti debat kandidat baru kami yang melaporkan kegiatan-kegiatan KPU,” jelasnya.

Penulis: Kamarudin
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...