Keributan Hearing KPID Sultra
Suasana keributan saat hearing masalah internal KPID Sultra di gedung DPRD Sultra, Selasa 19 juli 2016. Kepala Sekretariat dan Komisioner KPID Sultra saling tuding soal penggunaan uang perjalanan dinas. (KABARKENDARI/Temon)

KabarKendari- Bukannya berdebat soal program kerja, Internal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Sulawesi Tenggara, justru ribut soal jatah uang perjalanan dinas dengan Kepala Sekretariat.

Polemik uang perjalanan dinas di internal KPID Sultra terungkap dalam rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Sultra, Selasa 19 Juli 2016.

Anggota KPID Sultra, Asman, menuding Kepala Sekretariat KPID Sultra, Zahrah, tidak jujur perihal penggunaan anggaran. Asman bahkan terang-terangan menyatakan pihak sekretariat sengaja tidak mencairkan uang perjalanan dinas saat dirinya berangkat ke Lombok.

Selain itu, Asman mengungkapkan bahwa pada saat kegiatan di Lombok kemarin, kepala sekretariat mengikutkan anaknya. Ia menduga, biaya pemberangkatan anaknya itu berasal dari anggaran KPID.

“Saya minta agar kepala sekretariat untuk jujur. Sebab, banyak masalah yang selama ini terjadi di KPID Sultra. Buktinya, 13 temuan yang dikeluarkan Inspektorat Provinsi Sultra,” terang Asman dalam hearing.

Dalam kesempatan itu, Kepala Sekretariat KPID Sultra Zahra mengaku tidak ingin mencairkan SPPD karena takut tidak ada laporan sama sekali dari komisioner pada saat perjalanan dinas.

“Kalau memang saya dianggap bermasalah dalam penggunaan anggaran, silahkan proses hukum,” tantang Zahrah.

Menurut Zahra, proses pencairan anggaran, tidak bisa serta merta. Harus ada prosedur. Ia juga membantah keikutsertaan anaknya dalam rombongan perjalanan dinas ke Lombok menggunakan anggaran KPID Sultra.

“Itu tidak ada. Kalau mereka mau tanya, ada juga staf yang datang,” bantahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sultra, LM Taufan Alam, yang memediasi kedua belah pihak mengatakan masalah KPID ini sebagai persoalan turun temurun.

“Ini sudah kali ketiga, mulai dari komisioner lama sampai komisioner baru ini. Kita juga sudah RDP dan sudah memberi rekomendasi tapi tidak ada itikad baik dari sekretariat untuk menindaklanjuti hasi RDP kita kemarin,” paparnya.

Untuk itu, ada dua kesimpulan yang DPRD hasilkan dalam hearing ini. Pertama, DPRD merekomendasikan agar masalah yang berkait kasus hukum untuk segera diproses hukum. Kedua, pihak meminta Inspektorat Provinsi Sultra untuk melakukan pemeriksaan terhadap sekretariat KPID.

Penulis: Temon
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...