bpkp sultra
Kantor BPKP Sultra. (INT)

Kabarkendari.com – Setelah sekian lama bekerja, BPKP wilayah Sulawesi Tenggara akhirnya menuntaskan kegiatan audit kasus korupsi pengadaan bibit di Kabupaten Konawe Utara atau Konut. Berkasnya tinggal finishing dan selanjutnya akan dikirim ke penyidik Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Daerah Sultra.

Hal itu diungkapkan Koordinator Pengawasan atau Korwas Audit Investigasi BPKP Sultra, Lindung Sirait, kepada kabarkendari.com, di ruang kerjanya, Senin 29 Agustus 2016.

“Sementara proses finishing dan menunggu tanda tangan Kepala BPKP Sultra saja,” ujar Lindung.

Lindung belum bisa membocorkan dugaan kerugian negara dalam kasus ini karena bukan kewenangannya tapi domain Polda Sultra.

“Kita hanya mengaudit setelah itu kita serahkan ke penyidik Polda Sultra. Nanti mereka yang sampaikan ke publik,” katanya.

Menurut Lindung, proses audit dalam kasus ini memang memakan waktu lama karena beberapa kendala, antara lain, ada beberapa dokumen yang tidak tersedia di Kabupaten Konawe Utara, serta minimnya tenaga audit di BPKP Sultra.

Namun, dengan berbagai kendala tersebut, dan atas nama tugas negara maka audit bisa dilakukan hingga tuntas.

“Soal materi auditnya tetap menjadi kewenangan Polda Sulta. Nanti akan dijadikan bukti bahwa akibat tindakan yang dilakukan mengakibatkan kerugian. Semuanya sudah kami rampungkan dalam bentuk berkas dan dalam waktu dekat akan diberikan ke penyidik,” jelasnya.

Untuk diketahui, penyidik Subdit III Tipikor Polda Sultra mengendus dugaan korupsi pengadaan bibit jati, bayam, dan eboni di Dinas Kehutanan Konawe Utara.

Penyidik telah memeriksa 40 saksi dalam kasus ini, salah satunya adalah pihak Inspektorat Konawe Utara.

Proyek pengadaan bibit dan penanaman jati dengan total anggaran sebesar Rp 879 juta, serta pengadaan eboni dan bayam dengan anggaran Rp 294 juta.

Kasus tersebut ditengarai telah memenuhi unsur melawan hukum yakni, terjadi perbedaan besaran anggaran dalam kontrak dan daftar pagu anggaran (DPA). Dalam kontrak tertera anggaran sebesar Rp 879 juta, sedang dalam DPA berjumlah Rp 1,176 miliar.

Sementara, untuk pengadaan eboni dan bayam, harusnya diadakan masing-masing sebanyak 2.750 bibit, namun kenyataannya hanya diadakan bibit eboni, sedang bibit bayam terindikasi fiktif.

Menariknya, anggaran sudah dicairkan 100 persen namun tidak sesuai dengan fisik pekerjaan. Dugaan terjadinya KKN sangat kental. Apalagi, pihak yang mengadakan bibit adalah kerabat pejabat pembuat komitmen (PPK) Dishut Konut.

Penulis : Kamarudin
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...