Same Hotel Kendari
Same Hotel Kendari berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sulawesi Tenggara. Guna menyelamatkan aset negara tersebut, Pemprov membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Wali Kota Kendari Asrun menyatakan secara tegas bahwa dia berada di pihak Same Hotel. Atas sikap Asrun ini, Gubernur Sulawesi Tenggara atau Sultra, Nur Alam mengaku, lahan tempat berdirinya Same Hotel itu sementara dalam proses sengketa di Mahkamah Agung atau MA.

“Itu masih proses pengadilan dan belum inkrah. Nanti, setelah inkrah, baru kita tahu seperti apa hasilnya,” ungkap Nur Alam di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sultra, 22 Agustus 2016.

Menurut dia, belum bisa menebak apa hasil putusan pengadilan. Namun, kata dia, bisa saja pengadilan memperkuat sertifikat yang dipegang Same Hotel atau bahkan ditinjau kembali keberadaannya.

Bila dalam keputusan pengadilan nanti yang dimenangkan oleh Pemprov Sultra, Nur Alam menyebut, ada ketentuan hukum yang harus dilalui berdasarkan diktum putusan pengadilan.

“Kalau tanahnya iya milik pemprov manakala pemprov dinyatakan menang. Tapi, pemprov tidak akan ambil bangunan di atasnya,” jelasnya.

Meski demikian, Nur Alam berharap, proses sengketa itu dimenangkan oleh Pemprov Sultra.

“Nanti dilihat, seperti apa diktum putusan pengadilan nanti. Saya belum memutuskan apa-apa sebelum ada putusan pengadilan,”  ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Kendari Asrun membela Same Hotel dan menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak memiliki bukti sertifikat atas lahan ditempati hotel baru berdiri itu.

Kepada kabarkendari.com, Jumat 19 Agustus 2016, Asrun mengaku, dirinya yang memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada Same Hotel.

“Saya sendiri yang berikan. Saya salah kalau tidak berikan izin,” ungkap Asrun.

Soal pendapat Gubernur Sultra Nur Alam yang menyebut bahwa hotel itu berdiri di atas tanah milik Pemprov, itu tidak benar menurut Asrun.

“Itu dia punya pendapat sendiri. Tapi saya berdasarkan kepemilikannya menerbitkan IMB. Tanah itu, sertifikatnya milik itu hotel,” ungkapnya.

Sebelumnya, kata dia, Pemprov pernah memintanya untuk mencabut IMB Hotel Same. Namun, permintaan itu tidak digubris karena Pemprov tidak memiliki alasan kuat tentang sertifikat hak milik.

“Berkali-kali suruh saya ubah. Tapi, saya tidak punya alasan untuk lakukan. Bisa dituntut saya. Tidak ada alasan untuk ubah itu, apa dasarnya alas hak Pemprov. Kemarin hanya komplain saja datang blokir-blokir di sana,” jelasnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...