Universitas Halu Oleo
Gedung Rektorat UHO. (KABARKENDARI/SUWARJONO)

Kabarkendari.com – Meski telah mencoret 20 nama anggota senat yang dianggap “ilegal”, namun masalah yang sama terus diteriakkan pihak-pihak tertentu. Buktinya, Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) langsung berkunjung ke Universitas Halu Oleo Kendari melakukan verifikasi keabsahan anggota senat.

Namun, ada tidaknya pengurangan anggota senat tahap II akan ditentukan setelah Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti melakukan verifikasi. Pihak UHO Kendari belum bisa memastikan apakah ada pengurangan atau tidak.

BACA JUGA: Pilrek UHO Kendari Tahap I Bermotif Korupsi

“Sampai saat ini belum ada hasil ada karena Inspektorat masih bekerja. Kami tidak bisa katakan ada yang dikurangi atau tidak, semua tergantung menteri, kami hanya melaksanakan keputusan dan instruksi dari menteri,” ujar Ketua Panitia Pilrek UHO Kendari, Profesor Hilaluddin Hanafi.

Berikut anggota senat yang dicoret Kemenristekdikti:

1. Ketua Satuan Pengawas Internal.
2. Ketua Dewan Pertimbangan.
3. Badan Pengelola Usaha.
4. Kepala UPT Pengembangan kewirausahaan.
5. Kepala UPT Layanan Konseling.
6. Kepala UPT Kearsipan.
7. Kepala UPT Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
8. Ketua Dewan Guru Besar.
9. ketua dewan kode dan disiplin.
10. direktur pendidikan vokasi.
11. Ketua Lembaga Pengembangan Sistem Informasi.
12. Badan Kemitraan Global.
13. Kepala UPT Pengelolaan Mata Kuliah Umum.
14. Kepala UPT Pengembangan Prestasi, Penalaran, Olahraga dan Seni Budaya.
15. Kepala UPT Pendidikan Kerohanian.
16. Kepala UPT Pusat Karier.
17. Direktur Museum Wallacea.
18. Dekan Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian (FTIP).
19. Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi kebumian (FITK).
20. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA).

Dari 20 anggota senat yang dicoret Kemenristekdikti pada nomor 1-7 dinyatakan bukan unit akademik. Sementara sisanya yang tercantum dari nomor 8-20 dinyatakan tidak tercantum dalam Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UHO Kendari.

Tidak puas dengan keputusan Kemenristekdikti yang hanya mengurangi 20 anggota senat mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Rektorat UHO Kendari, Kamis 3 November 2016.

Mereka mendesak agar pilrek dihentikan karena masih terdapat berbagai masalah. Di antaranya, dari 20 orang anggota senat yang dikurangi tersebut, belum termasuk 13 nama anggota senat yang berstatus izin belajar lanjut S3 pada perguruan tinggi di luar Sulawesi Tenggara.

Ke-13 anggota senat tersebut tercatat sedang melanjutkan studi pada beberapa kampus, seperti, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Udayana dan Universitas Hasanuddin.

Padahal, menurut mereka sesuai aturan status izin belajar tidak dapat diberikan karena mereka meninggalkan tugas-tugas kedinasan selama mengikuti proses pembelajaran.

Selain itu, terdapat satu orang anggota senat non-organisasi dan tata kerja (OTK) universitas namun masih diakui sebagai anggota senat, yakni Profesor I Gusti Ray Sadimantara, sebagai Kepala Unit Pengelola Teknik Kebun Ilmu Hayati atau Kebun Raya.

Dengan masih adanya anggota senat yang dianggap “ilegal” sehingga menjadi salah satu poin alasan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menghentikan tahapan pilrek.

BACA JUGA: Kemenristekdikti Kembali Hentikan Tahapan Pilrek UHO Kendari

Padahal, pada 31 Oktober 2016, Kemenristekdikti melalui surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal, Ainun Na’im mengeluarkan tahapan pilrek. Namun dua hari berselang yakni pada Rabu 2 November 2016, Kemristekdikti tiba-tiba mengeluarkan surat penghentian penjaringan bakal calon rektor.

Sehari sebelum ada aksi unjuk rasa, empat guru besar UHO menggelar konfrensi pers menolak keputusan Sekjen Kemenristekdikti yang memberikan waktu terlalu singkat dalam pendaftaran bakal calon rektor. Empat guru besar tersebut, yakni Profesor Barlian, Profesor La Ode Muhammad Aslan, Profesor La Rianda dan Profesor La Taena.

Penulis: La Ode Kasman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...