Konsultasi publik anggaran Pilgub Sultra
Konsultasi publik anggaran Pilgub Sultra di Aula Husni Kamil Manik KPU Sultra, Selasa 18 Oktober 2016.

Kabarkendari.com – Anggaran Pemilihan Gubernur Sultra tahun 2018 akan naik sekitar 500 persen dibandingkan dengan Pilgub 2012 lalu.

Jika pada Pilgub 2012 anggaran yang dikeluarkan Pemprov Sultra hanya sekitar Rp 81 miliar, maka di Pilgub 2018 nanti, KPU Sultra telah mengusulkan kebutuhan anggaran sekira Rp 463 miliar.

BACA JUGA: Rusda Mahmud-Sjafei Kahar Sepakat Berpasangan di Pilgub Sultra

Anggota KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Moethalib mengatakan, penambahan anggaran ini diakibatkan adanya penyesuaian terhadap beberapa aturan terbaru. Yakni, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2016.

“Memang, ada upaya dana sharing dari APBN. Namun, hingga saat ini belum turun aturan tentang dana sharing,” kata Natsir dalam acara konsultasi publik anggaran Pilgub Sultra di Aula Husni Kamil Manik KPU Sultra, Selasa 18 Oktober 2016.

Pria yang akrab disapa Ojo ini mengaku, beberapa hal yang mendorong peningkatan jumlah anggaran Pilgub Sultra 2018 adalah biaya kampanye ditanggung sepenuhnya oleh KPU.

“Kalau dulu, biaya kampanye ditanggung calon. Sekarang, baliho, spanduk dan umbul-umbul ditanggung oleh KPU,” jelasnya.

Empat jenis kampanye yang ditanggung KPU, sebut Ojo adalah bahan kampanye seperti APK, debat pasangan calon yang dulunya satu kali, sekarang tiga kali.

“Juga harus disiarkan live di lembaga penyiaran publik atau siaran tunda yang bisa dilihat oleh masyarakat,” bebernya.

Selain itu, biaya kampanye di media cetak dan elektronik dan besaran daerah pemilihan. Di Pilgub 2012, jumlah kabupaten atau kota di Sultra hanya 12. Sekarang, bertambah menjadi 17 kabupaten atau kota.

“Jadi, jangan hanya dilihat angka yang bertambah. Tapi, lihat juga bertambahnya penyelenggara. Tidak ada yang mau kerja tanpa dihonor,” jelasnya.

BACA JUGA: La Ode Masihu Kamaluddin Nyatakan Siap Maju Pilgub Sultra

Untuk itu, kata dia, lewat acara tersebut, publik bisa melihat dan menelaah anggaran lebih realistis. KPU, kata Ojo, lebih baik menunda Pilgub dari pada anggarannya tidak cukup.

“Nanti, akan ada juga Pilkada tiga kabupaten. Yakni, Baubau, Konawe dan Kolaka. Di situ, bisa juga ada anggaran sharing dengan tiga kabupaten ini. Misalnya, mengenai pengadaan alat coblos dan bilik,” tuturnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...