Aksi Solidaritas Dukung Nur Alam Praperadilankan KPK
Aksi solidaritas mendukung upaya hukum Gubernur Sultra Nur Alam dalam mempraperadilankan KPK, Selasa 04 Oktober 2016. (KABARKENDARI/EGI)

Kabarkendari.com – Ribuan masyarakat di Kota Kendari, Selasa 04 Oktober 2016, melakukan aksi solidaritas mendukung upaya hukum Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam dalam mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nur Alam yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pertambangan, mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta.

BACA JUGA: Dewan Setuju Rancangan APBD Perubahan Kota Kendari Senilai Rp 1,6 Triliun

Bertempat di MTQ Square Kendari, masyarakat Kota Kendari dari berbagai kalangan tersebut meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta untuk mengabulkan permohonan Nur Alam.

Massa menganggap, KPK terlalu terburu-buru dalam menetapkan Nur Alam sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Bahkan menurut mereka, kasus ini terkesan sudah ditunggangi kepentingan politik yang ingin merusak kredibilitas Nur Alam sebagai gubernur.

“Kami meminta agar majelis hakim yang menangani perkara praperadilan Nur Alam, bisa mengabulkan permohonan Nur Alam yang kami anggap sebagai tokoh, bapak peduli pendidikan, dan bapak pembangunan daerah ini,” teriak Andri salah seorang orator.

Dalam aksi ini, massa menilai, Nur Alam sosok pemimpin yang jujur, iklas dan merupakan tokoh masyarakat yang dekat dengan rakyatnya. Namun menjadi ironis ketika KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka.

Kasus yang menjerat Nur Alam, menurut ribuan masyarakat ini merupakan tuduhan fitnah karena adanya kepentingan politik oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab. Selain itu KPK yang menangani kasus ini, dianggap pihaknya yang tidak mengerti hukum.

BACA JUGA: Polda Sultra Luncurkan Mobil Operasional Babinkamtibmas

“Terlalu cepat Nur Alam ditetapkan tersangka. Belum jelas bukti dan keterangan saksi-saksi namun KPK sudah menerapkan tersangka. Ini merupakan fitnah dan permainan politik dan konspirasi,” jelas Andri.

Mereka juga meminta agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, mengirimkan aspirasi mereka kepada Pengadilan Negeri Jakarta.

Penulis : Kamarudin
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...