Aksah ORI Sultra
Ketua ORI Perwakilan Sultra, Aksah. (KABARKENDARI/KASMAN)

Kabarkendari.com – Aksi unjukrasa yang dilakukan sejumlah pejabat untuk memprotes penetapan tersangka Nur Alam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menuai reaksi dari berbagai pihak.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra, Aksah mengatakan, pejabat pemerintah adalah penyelenggara negara dan tidak tidak perlu berdemonstrasi terlebih menggiring masyarakat.

BACA JUGA: ORI Sultra: Unjukrasa ASN Dukung Nur Alam Merupakan Pelanggaran Hukum

“Mereka tidak boleh menggiring massa untuk berdemonstrasi. Sebab, mereka harusnya melakukan pelayanan terhadap publik. Mereka ini adalah pejabat negara,” katanya, Rabu 5 Oktober 2016.

Aksah melanjutkan, dalam demo kemarin, apa yang dilakukan Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dan Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh menunjukkan bahwa keduanya bukan sebagai penerima aspirasi melainkan menjadi penyampai aspirasi.

“Kan lucu itu mereka ikut orasi. Saya kira kita harus sampaikan hal ini ke pusat terkait fenomena tidak lazim ini. Dan di tataran pemerintahan, bukan contoh baik,” jelasnya.

Harusnya, kata dia, dua pejabat publik ini bersabar dan tidak boleh terlalu reaktif atas kasus yang menimpa Nur Alam. Sebab, saat ini, Nur Alam telah berupaya untuk melawan keputusan KPK dengan mengajukan praperadilan atas keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka.

BACA JUGA: Sekda Sultra Bantah Demo ASN Dukung Nur Alam Sengaja Dimobilisasi

“Tidak perlu demo sampai menggiring masyarakat. Kalau pun Nur Alam menang di praperadilan, maka sudah pasti bebas. Nama baiknya sudah pasti akan direhabilitasi. Biarkan KPK menyelesaikan proses ini,” paparnya.

“Harusnya mereka cukup mendoakan agar Nur Alam bisa bebas. Mereka cukup menjalankan tugasnya dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini ke KPK,” harapnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
loading...