Ketua KPU Sultra, Hidayatullah
Ketua KPU Sultra, Hidayatullah. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) dilaporkan ke Presiden oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari karena tidak bersedia menindaklanjuti putusan pengadilan tentang pencabutan surat keputusan pemberhentian dua anggota KPU Konawe Asran Lasahari dan Sukiman Tosugi.

Ketua KPU Sultra Hidayatullah mengatakan, kasus pemberhentian dua anggota KPU Konawe ini secara khusus ditangani oleh Presiden Joko Widodo.

“Karena kami tidak bisa menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung, maka kami dilaporkan ke Presiden. Kasus ini sudah di meja Presiden. Nanti Presiden yang akan putuskan seperti apa hasilnya,” ungkap Hidayatullah saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 31 Oktober 2016.

Pria yang akrab disapa Dayat ini mengaku, pemberhentian Asran dan Sukiman merupakan hasil keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh DKPP, keduanya terbukti melanggar kode etik dan terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat.

Atas keputusan DKPP ini, kata Dayat, KPU Sultra tidak bisa menolak untuk tidak memberhentikan yang bersangkutan. Sebab, dalam putusan DKPP, memerintahkan kepada KPU Sultra untuk menindaklanjuti putusan itu.

“Pada pemilu 2015, ini soal kode etik. Dan DKPP memerintahkan untuk diberhentikan,” katanya.

BACA JUGA: Tersangkut Korupsi, Komisioner KPU Konawe Ini Akan Dinonaktifkan

Namun belakangan, surat keputusan KPU Sultra yang memberhentikan keduanya, digugat oleh Asran dan Sukiman di PTUN Kendari. Hasilnya, Asran dan Sukiman menang hingga proses sengketa di Mahkamah Agung.

Dalam putusannya, MA memerintahkan kepada KPU Sultra untuk mencabut keputusannya dan mengembalikan nama baik serta jabatan Sukiman dan Asran.

Meski telah diminta MA untuk mencabut keputusannya, KPU Sultra tidak akan menindaklanjutinya. Sebab, dalam kasus ini ada dua putusan yang dipertimbangkan KPU.

Bila KPU Sultra menindaklanjuti putusan MA, maka mereka bisa dikenakan sanksi kode etik. Sebab, mereka hanya tunduk pada putusan DKPP.

“Saya sudah bicara di sidang TUN kemarin, bahwa kita tidak bisa menindaklanjuti putusan MA. Sehingga, kami dilaporkan ke Presiden. Nanti Presiden yang putuskan masalah ini. Sekarang, sepanjang kami belum mengubah keputusan kami, maka keputusan kami sebelumnya tetap jalan,” tekannya.

“Kami tetap menindaklanjuti putusan DKPP. Kami tidak abaikan putusan MA, tapi kita tidak bisa lakukan, kecuali ada perintah Presiden langsung baru kita tunduk,” tuturnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...