penggusuran di kelurahan bende kecamatan kadia
Ibu-ibu serta anak-anak hanya mampu meratapi rumah mereka dihancurkan dengan alat berat di Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, beberapa waktu lalu. (KABARKENDARI/SUWARJONO)

Kabarkendari.com – Juru sita Pengadilan Negeri Kendari, Kamis 1 September 2016, mengeksekusi puluhan rumah yang terletak di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pembongkaran dilakukan dengan menggunakan ekskavator, dikawal 750 personel aparat keamanan dari TNI dan Polri.

Para pemilik rumah tidak dapat berbuat apa-apa saat menyaksikan rumah mereka digusur. Ibu-ibu serta anak-anak hanya mampu meratapi rumah mereka dihancurkan dengan alat berat. Mereka dianggap menguasai lahan yang bukan hak mereka sesuai putusan PN Kendari yang dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung.

Juru sita PN Kendari, Putu Novianti, kepada Kabarkendari.com, menjelaskan, penggusuran atau pngosongan lahan atas perintah Ketua PN Kendari melalui suratnya nomor: 77 / PDT.EKS/ 2015 / PN. Kendari tentang pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 17.168 M2.

“Kami hanya menjalankan tugas selaku juru sita,” katanya.

Putu Novianti menjelaskan, lahan tersebut dipersengketakan oleh dua warga masyarakat, yakni, Hj Hamsina selaku tergugat dan Agus Leo Jaya sebagai penggugat.

Sejak tahun 2010 lalu keduanya berperkara di PN Kendari. Kala itu dimenangkan oleh Agus Leo Jaya. Tidak terima kekalahan itu, Hj Hansina mencoba menempuh upaya hukum lain hingga ke Mahkamah Agung, namun MA menguatkan putusan PN Kendari yang memenangkan Agus Leo Jaya.

Sebenarnya, kata Putu Novianti, pihak PN Kendari sudah mengingatkan para pemilik rumah untuk membongkar dan mengosongkan sendiri rumah mereka.

Namun hingga batas waktu yang diberikan, mereka belum juga angkat kaki. Terpaksa, PN Kendari dengan menggandeng aparat keamanan menurunkan ekskavator untuk mengeksekusi lahan tersebut.

Sementara itu, perwakilan masyarakat pemilik rumah, Alang, menganggap, PN Kendari salah sasaran. Sebab, menurut Alang, pokok perkara yang disengketakan bukan di Kelurahan Bende, melainkan di Kelurahan Wuawua.

Menurut Alang, pihaknya mempunyai bukti sah dalam kepemilikan lahan itu. Sementara pihak penggugat dianggap sebagai kelompok yang melakukan penipuan untuk mengambil lahannya. Dia berharap dan meminta agar diberi waktu beberapa hari untuk menunda proses eksekusi.

“Kami meminta agar dilakukan peninjauan kembali. Karena dalam berita acara pengadilan tidak meneliti sertifikat pemohon. Bukti otentik berupa sertifikat tidak ada. BPN pada saat diminta oleh hakim tidak bisa menunjukan. Olehnya itu kami meminta agar eksekusi ini dihentikan,” tuturnya.

Namun teriakan dan penolakan dari pihak sebelah tidak mampu menghalangi aksi ekskavator.

Penulis : Kamarudin
Editor   : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
loading...