Panwaslih Buton
Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, Saat Ditemui Para Jurnalis. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara, Hidayatullah, mengingatkan KPU Kota Kendari untuk lebih cermat bekerja.

Peringatan Hidayatullah tersebut berkaitan dengan beredarnya surat keterangan yang menunjukkan bahwa pemilik surat tersebut sedang mengurus Kartu Tanda Penduduk Eelektronik.

Surat Keterangan yang diduga palsu tersebut akan rentan disalahgunakan untuk memanipulasi identitas pemilih.

Sebab surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

“KPU Kota Kendari harus memastikan keaslian suket ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. KPU harus lebih aktif berkoordinasi dengan Disdukcapil,” tekan Hidayatullah, Selasa 29 November 2016.

Menurut dia, suket yang diterima KPU sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan hak pilih warga yang belum memiliki e-KTP tersebut, harus dipastikan keasliannya.

“Terkait nama-nama dalam formulir AC yang belum memiliki e-KTP tapi sudah merekam yang kemudian harus mendapatkan surat keterangan dari Disdukcapil itu harus diidentifikasi. KPU Kota Kendari tidak mungkin akan menerima suket palsu sehingga kami peringatkan KPU Kota Kendari untuk meneliti keaslian suket itu,” tambahnya.

Mantan anggota KPU Kota Kendari ini mengaku, senang dengan partisipasi yang begitu tinggi dari masing-masing tim pasangan calon atau paslon Wali yang ikut mengecek daftar pemilih. Berkat partisipasi tim calon, suket palsu itu bisa diketahui.

Adanya suket palsu ini, KPU sudah melapor ke Panitia Pengawas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Panwaslih Kendari untuk kemudian mengidentifikasi pembuatnya.

“Saat ini Panwasli Kota Kendari sudah menindaklanjuti dan sedang melakukan penelusuran untuk mencari tahu siapa orang yang membuat suket palsu itu karena itu merupakan perbuatan pelanggaran pemilu serta pelanggaran yang berbau pidana,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Panwaslih Kota Kendari melalui Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Joko Purnomo, mengungkapkan pihaknya sementara menelusuri pembuat suket palsu ini.

Mereka melibatkan Kepolisian Resor Kendari serta Kejaksaan Negeri Kendari yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

“Masih sementara ditelusuri. Jika ditemukan dan terbukti melakukan pemalsuan maka pelaku terancam hukuman pidana 6 tahun kurungan penjara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Bab 12 Tentang sanksi pidana bagi pemalsu identitas maupun dokumen,” tegasnya.

“Kita akan panggil mereka yang ada di suket untuk dimintai keterangannya. Selain itu kami juga akan memanggil orang-orang yang menyerahkan suket palsu ke PPS. Dari mereka kita akan telusuri bagaimana suket ini bisa ada,” pungkasnya.

Suket palsu ini berasal dari Kelurahan Bungkutoko sebanyak 29 dan di Kelurahan Abeli ditemukan 28.

Suket palsu di Kelurahan Bungkutoko awalnya dikumpulkan ke PPS setempat oleh seorang Ketua RW. Sedangkan suket di Kelurahan Abeli diserahkan beberapa orang ke pihak PPS saat masa tanggapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor : Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
arminareka