Kemenpan
Kepala Bidang Penegakan Disiplin KemenPan RB, Rosdiana. (KABARKENDARI/SUWARJONO

Kabarkendari.com – Banyaknya laporan yang masuk di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara, terkait banyaknya pegawai negeri sipil atau PNS yang terlibat Pilkada di tujuh daerah di wilayah ini, membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) langsung mendatangi Bawaslu untuk mengambil data PNS tersebut guna ditindaki sesuai aturan yang berlaku.

Pengambil data PNS tersebut di Bawaslu Sultra dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penegakan Disiplin KemenPan RB, Rosdiana. Sayangnya wanita ini mengungkapkan, data yang diperoleh dari Bawaslu tidak bisa disampaikan ke publik karena kehadirannya merupakan tugas khusus untuk disampaikan langsung kepada pimpinannya. Rosdiana menyatakan pasti ada tindakan hukum bagi PNS yang terlibat Pilkada.

“Apabila ada ketidaknetralan PNS pasti pemerintah akan memberikan dan menyikapi sesuai aturan yang ada. Ini harus diyakini bahwa tidak ada PNS yang terlibat dalam pilkada,” kata Rosdiana kepada sejumlah awak media, Jumat 02 Desember 2016.

Sementara untuk menjatuhkan hukuman kepada PNS kata Rosdiana tidak serta merta dilakukan. Melainkan ada aturan hukum yang mesti dilalui. Dijelaskan Rosdiana juga, dalam aturan Pilkada dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada yang punya hak menjatuhkan hukuman kepada PNS yang terlibat Pilkada selain MenPan RB atau pemerintah itu sendiri. Katanya, tugas Bawaslu dan Panwas hanya melakukan pemantauan dan mengumpulkan laporan.

“Bahwa untuk menjatuhkan PNS ada alurnya. Ada indikasi bahwa keterlibatan PNS ini dilaporkan ke kami. Setelah itu kami menjatuhkan hukuman,” terangnya.

Banyak laporan yang masuk di Panwas dan Bawaslu tentang PNS yang hadir dalam kampany salah satu calon? Menanggapi hal ini kata Rosdiana, PNS yang hadir mendengarkan visi dan misi salah satu pasangan calon tidak menjadi masalah. Yang tidak diperbolehkan katanya, PNS tersebut mengikuti pasangan calon seraca terus menerus dari satu tempat ke tempat yang lain.

“Nah inilah indikasi dan harus dilaporkan. Tapi kalau dia datang mendengar itu tidak jadi masalah yah. PNS adalah warga negara tidak ada aturan untuk membatasi PNS untuk mendengarkan visi dan misi. Kalau secara rutin maka ada indikasi bahwa ada keterlibatan PNS. Tapi kalau dia hanya datang maka itu tidak apa-apa,” jelasnya.

Penulis : Kamarudin
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
arminareka