Guru Besar UHO
Sejumlah Guru Besar Universitas Halu Oleo mengadu di DPRD Sultra Terkait Penunjukan Prof Supriadi Rustad. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Sejumlah Guru Besar Universitas Halu Oleo mendatangi dan mengadu di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara. Di saat yang bersamaan, puluhan elemen mahasiswa menggelar aksi tentang karut marut Pilrektor UHO.

Guru besar yang datang mengadu itu adalah Prof Barlian, Prof La Nalefo, Prof Jamhir, Dr Ali Basri, Dr Halim Momo, dan Salimin SH MHum.

Kehadiran mereka, diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo dan anggota dewan lainnya, Sudarmanto Saeka.

Menurut Prof Barlian, kehadiran mereka ke dewan untuk mengadukan dan meminta DPRD Sultra ikut menyikapi carut marutnya Pilrektor. Terlebih, adanya surat keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti yang menunjuk Prof Supriadi Rustad sebagai Plt Rektor UHO yang jelas melanggar berbagai aturan.

“Ini adalah bentuk keprihatinan kami terhadap masalah di kampus terbesar UHO. Kita tidak menolak siapa pun yang akan menjadi Plt. Tetapi, harus berdasarkan aturan yang jelas. Penunjukan Supriadi ini sangat bertentangan dengan aturan yang ada,” ungkap Prof Barlian.

Menurut Barlian, Pilrektor UHO sejak awal bermasalah. Akibatnya, Pilrektor ditunda selama empat kali. Belakangan, masa jabatan Rektor UHO Usman Rianse berakhir pada 23 November 2016, Menristek Dikti mengutus Prof Supriadi Rustad sebagai Plt.

Barlian menganggap, Prof Supriadi tidak layak menjadi Plt Rektor UHO karena dia bukan pejabat eselon di kementerian. Terlebih dia hanya berstatus sebagai penasehat akademik di Universitas swasta, Dian Nuswantoro Semarang.

“Harusnya, yang dibawakan di sini adalah setingkat Sekjen, Dirjen atau Irjen. Bukan dari dosen swasta. Ini seperti penghinaan terhadap kampus UHO,” tekannya.

Menanggapi tuntutan para guru besar ini, DPRD Sultra berencana akan membentuk panitia khusus untuk meminta tanggapan dari panitia senat Pilrektor. Dewan juga akan menyampaikan langsung protes para guru besar ini ke Kemenristek Dikti, DPR RI, DPD RI dan Ombudsman.

“Kita turut prihatin dengan masalah seperti ini. Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini. Semua lembaga terkait akan kita fax terkait tuntutan guru besar,” ungkap Ketua Komisi IV Yaudu Salam Ajo.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
arminareka