tka tiongkok di morosi
Menunggu pesanan, beberapa tenaga kerja asal Tiongkok di PT VDNI mengobrol di depan Kedai. (KABARKENDARI/EGI)

Kabarkendari.com – Tenaga kerja asal Tiongkok di Sulawesi Tenggara rupanya tidak dikenakan pajak dari pemerintah. Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Sultra tidak mencatat adanya pemasukan pajak dari TKA, sekalipun itu jumlahnya ribuan dan mengalahkan jumlah tenaga kerja lokal sejak tahun 2014-2016. Sejak awal masuknya TKA di Sultra ini, belum ada pemasukan pajak, padahal, TKA merupakan pemasukan pajak terbesar.

Kepala KPP, Joko Rahutomo mengungkapkan, hal itu terjadi karena ada beberapa problem yang didapatkan kantor pelayanan pajak untuk memungut pajak dari TKA. Pertama, izin kerja yang digunakan hanya dalam bentuk visa kunjungan, yang secara otomatis mereka tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sultra.

“Ada beberapa problem lain, seperti perusahaan tambang yang tidak memasukan daftar TKA dan nama-nama TKA mereka di perpajakan. Kalau begini kan pertanyaannya kita mau pungut pajak ke siapa,” jelasnya.

Permasalahaan lain, lanjut dia, sering terjadi ibarat mafia pajak dalam bisnis TKA ini. Undang-Undang Perpajakan menyebutkan setiap TKA yang bekerja 183 hari atau lebih maka itu wajib dikenakan pajak. Terlebih lagi bagi siapa saja pekerja yang mendapatkan upah diatas Rp 4.5 juta maka itu juga dikenakan pajak. Sayangnya, terkadang TKA hanya dipekerjakan dibawah 183 hari saja.

“Modusnya begitu. Jadi tidak bisa dikenakan pajak. Setiap tiga bulan ganti lagi, kemudian besok-besok masuk kerja lagi. Jadi tidak bisa dikenakan pajak. Contohnya lagi kalau gajinya diatas Rp 4.5 juta itu wajib bayar pajak. Tapi kembali lagi ke persoalan pertama bahwa perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya,” tutur Joko.

Pria berkaca mata ini menyebutkan, pemasukan pajak terbesar di Sultra saat ini hanya melalui administrasi pemerintahan dan jasa konstruksi. Selebihnya nyaris tidak ada dan persentasenya sedikit. Untuk administrasi pemerintahan dan jasa konstruksi disebutikan Joko berkisar 50 persen pemasukan pajaknya untuk November tahun 2016.

“Biasanya 60 persen tapi ini kan belum terhitung sampai bulan Desember mendatang. Kalau sektor tambang nyaris tidak ada dan ada juga tapi sekitar tiga ampai 5 persen saja. Yang pasti dibawah sepuluh persen lah. Ini mungkin karena perubahaan Undang-Undang pertambangan,” katanya lagi.

Persoalan lain lagi katanya dalam pengelolaan TKA sehingga tidak kena pajak, seluruh perusahaan pertambangan memasukan TKA itu langsung dari negara mereka masing-masing diikutkan masuknya bahan-bahan pekerjaan pembangunan perusahaan.

“Istilahnya ini TKA itu bukan pihak ketiga. Melainkan ibarat kita memesan AC tapi juru pasangnya itu didatangkan langsung dari pemilik AC jadi pajaknya ingklud di perusahaan AC itu. Sama ditambang, alat dan material masuk itu langsung dengan TKAnya,” jelasnya.

Penulis : Kamarudin
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
arminareka