ori perwakilan sulawesi tenggara
Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Aksah. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Buntut penyerangan belasan oknum polisi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Raha di Kabupaten Muna disikapi serius oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra Aksah mengaku, sudah menyiapkan surat kepada Kapolri, Kepala Kepolisian Daerah Sultra dan Kepala Kepolisian Resor Muna.

“Suratnya, sudah kita siapkan. Dalam waktu dua hari ini akan kita kirimkan,” ungkap Aksah, Senin 28 November 2016.

Aksah menyebut, ada tiga pelanggaran hukum yang dilakukan belasan oknum polisi yang menyerang di SMK 2 Raha. Yakni, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 170 Jo pasal 351 ayat 2 tentang penyerangan dan penganiayaan serta UU 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dalam UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Mereka sudah jelas melanggar banyak ketentuan. Ini masuk kategori tindak pidana,” tekannya.

Menurut Aksah, para pelaku penyerangan harus ditindak secara hukum. Selain sanksi disiplin, mereka juga harus diproses berdasarkan KUHP dan UU Perlindungan Anak.

“Sudah jelas, penyerangan itu masuk kategori pidana umum yang menyebabkan korban mengalami cedera. Siswa yang jadi korban penyerangan ini adalah anak di bawah umur,” jelasnya.

Aksah menyebut, yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini adalah Kapolres Muna. Sebab, dia dinilai gagal dalam membina anggotanya di bawah.

“Sebagai pimpinan tertinggi di kesatuannya, Kapolres harus bertanggung jawab. Sudah pantas dia meletakan jabatannya sebagai Kapolres,” tegasnya.

“Kapolres jangan hanya mendengar keterangan dari anggotanya saja. Dari media yang kami lihat, Kapolres terkesan melindungi bawahannya. Harusnya, dia imparsial dan mengkonfirmasi kepada korban juga,” tambahnya.

Aksi penyerangan di sekolah, nilai Aksah, merupakan wujud nyata dari prilaku arogan aparat selama ini. Dia menyarankan agar kepolisian perlu melakukan reformasi perekrutan anggota.

“Harus perbaiki model rekrutmen anggota kepolisian. Psikotes harus dikedepankan agar tidak melahirkan polisi yang arogan,” tekannya.

Aksah berharap, Polda mengusut secara serius kasus ini. Jangan seperti kasus lainnya yang melibatkan oknum polisi pada akhirnya mentah di tengah jalan.

“Kasus ini harus diproses secara transparan dan jangan ditutupi begitu saja. Jangan seperti kasus Abdul Jalil yang di Abeli pelakunya bebas saat ini. Kasus Jalil adalah bentuk nyata bahwa penyidik Polda tidak profesional melaksanan tugas dan kasus ini jangan terulang di Muna,” pungkasnya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
arminareka