Penganiayaan SMK 2 Raha
Ilustrasi. (INT)

Kabarkendari-com– Suwandi Andi, Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Tenggara atau Sultra meminta kepada penyidik kepolisian di Polres Muna dan Polda Sultra, tidak boleh tebang pilih saat pemeriksaan belasan oknum aparat kepolisian yang menganiaya pelajar SMK Negeri 2 Raha, Kabupaten Muna. Pelaku sudah melanggar kode etik kepolsian dan sudah jelas sanksi bagi pelaku penganiayaan didalam Undang-undang.

“Kasus ini murni penganiayaan dan dalam KUHP masuk pada pasal 170 tentang penganiayaan secara bersama-sama, jadi sanksinya pun sudah jelas,” kata Suwandi Andi, Senin 28 November 2016.

Selain kasus ini mencoreng institusi Kepolisian, penganiayaan ini juga sudah melanggar Hak Asasi Manusia atau HAM. Karena penganiayaan berlangsung saat para siswa menerima pelajaran di ruang kelas. Kejadian ini lanjut Suwandi, sejarah pertama di Sultra atau mungkin juga di Indonesia.

Slogan ataupun doktrin tentang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawan aparat kepolisian. “Kalau seperti penganiayaan, ini sudah jauh dari slogan itu,” beber Suwandi.

Kapolda Sultra harus tegas dan berani memberikan sanksi tegas kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran.

Jika ingin memberikan pelajaran kepada oknum aparat kepolisian yang salah, maka sanksinya jangan hanya dalam sanksi di siplin dan etik kepolisian tetapi harus masuk pidananya dan harus menjalani sidang di pengadilan.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Suwarjono

Facebook Comments
arminareka