sahinuddin
Sahinuddin. (KABARKENDARI/PANDI)

Kabarkendari.com – Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, Sahinuddin mengingatkan pelaku pemalsuan surat keterangan palsu pengurusan E-KTP, bisa dikenakan pidana.

Bahkan bisa dikenakan dua undang-undang pidana sekaligus. Pertama, undang-undang pidana tentang pemalsuan dokumen. Kedua, tentang Undang-Undang Pilkada.

“Kita juga melakukan penelusuran. Kalau terbukti bersalah dalam kajian kami, maka kita serahkan ke kepolisian untuk diproses. Polisi juga sedang melakukan penelusuran,” ungkap Sahinuddin, Kamis 1 Desember 2016.

Sahinuddin mengatakan jumlah suket yang dilaporkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Panwaslih Kota Kendari sebanyak 57 lembar. Rinciannya, 29 berasal dari Kelurahan Bungkutoko dan 28 suket dari Kelurahan Abeli.

“Di Bungkutoko, diserahkan oleh Ketua RW-nya, sedangkan di Abeli diserahkan oleh warga sebanyak 28 lembar,” bebernya.

Saat ini, kata dia, pihaknya mulai memanggil pemilik data. Ketua RW di Kelurahan Bungkutoko dan 28 orang warga yang memiliki suket palsu telah dimintai keterangan.

Tugas Panwaslih memproses suket palsu ini apakah masuk kategori pidana pemilu atau tidak. Sedangkan kepolisian, masuk pada ranah pemalsuan dokumen.

“Kadis Dukcapil akan dipanggil juga untuk mendeteksi apakah asli atau tidak ini suket. Karena, kita ingin tahu apakah suket ini adalah produk mereka atau tidak,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari Muhammad Rizal mengaku telah melaporkan kasus suket ini ke kepolisian.

“Saya telah memerintahkan kepada Sekretaris untuk melapor ke Kepolisian,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Muhammad Rizal, Selasa 29 November 2016.

Jika ada warga atau masyarakat yang mengatakan Kantor Dinas Kependudukan Kota Kendari maka pihaknya akan menempuh jalur hukum agar semuanya jelas.

Rizal mengungkapkan telah mengetahui adanya temuan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Kendari tentang surat keterangan domisili palsu yang akan digunakan untuk perekaman E-KTP.

“Surat keterangan pengganti pembuatan E-KTP itu palsu. Tidak ada nomor maupun NIK-nya. Kita belum tahu siapa pelakunya karena belum dilaporkan,” katanya.

Idealnya, surat keterangan itu memiliki kode dari Dukcapil. Bila tidak ada, maka akan langsung ketahuan NIK yang digunakan adalah palsu.

Untuk mengantisipasi adanya E-KTP palsu, Dukcapil akan menyurat ke KPU berikut nama-nama warga yang telah mendapatkan surat keterangan domisili atau sementara melakukan perekaman E-KTP.

Rizal mengatakan usai penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada 6 Desember, pihaknya akan keluarkan daftar nama masyarakat yang sudah membuat surat keterangan.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
arminareka