Umar Bonte
Umar Bonte. (KABARKENDARI/Kasman)

Kabarkendari.com – Banyaknya pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada 2017, menyebabkan Panwaslih Kota Kendari menuai kritikan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Umar Bonte, bahkan meragukan kinerja Panwaslih Kota Kendari.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada rilis pelanggaran yang dituntaskan oleh lembaga pengawas pemilu tersebut.

“Kita sangat ragukan kinerja panwas. Banyaknya kecurangan di lapangan, justru kita yang banyak mendapatkan laporan. Justru tim pasangan calon yang aktif mendapatkan informasi itu,” sesal Umar Bonte, Rabu malam 30 November 2016.

Umar menyebut beberapa pelanggaran yang luput dari pantauan Panwaslih Kota Kendari adalah adanya keterlibatan birokrasi atau Pegawai Negeri Sipil dalam kampanye khususnya di media sosial.

“Bahkan, videonya ada ditemukan. Ini harusnya dipertanyakan kepada Panwas, dimana kinerja mereka selama ini,” katanya.

Tidak hanya itu, banyaknya daftar pemilih sementara atau DPS yang ganda menjadi salah satu sorotan lemahnya kinerja Panwas.

“Kita menemukan hampir ribuan DPS ganda. Makanya, kita justru meragukan kinerja panwas. Harusnya, mereka yang lebih proaktif menemukan masalah-masalah seperti ini. Ini luput dari kinerja panwas,” bebernya.

Dia juga menyebut, isu suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA yang ada di Kota Kendari cukup mengusik jalannya demokrasi di Kota Kendari. Namun, ini tidak ditanggapi serius oleh Panwaslih Kota Kendari.

“Kalau kita mengawasi tim lain sangat subyektif. Adanya isu SARA yang dikembangkan oleh oknum tak bertanggung jawab, tidak dapat tanggapan sama sekali dari panwas,” katanya.

Dia menyebut, dari berbagai banyaknya pelanggaran itu, anggaran daerah sudah pasti sangat rugi. Kinerja panwas, tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan daerah.

“Anggaran cukup besar, tapi tidak sesuai dengan kinerja mereka. Dimana anggaran yang diberikan selama ini. Mana hasilnya, nanti sudah teriak tim paslon baru mulai juga teriak. Itu pun mengambil barisan di belakang,” selorohnya.

Pada Pilwali Kota Kendari 2017, Panwaslih Kota Kendari mendapatkan kucuran anggaran sekitar Rp 4 miliar.

“Untuk pilkada yang bersih, dan berpihak kepada rakyat maka kinerja harus dimaksimalkan,” tuturnya.

Di tempat terpisah, anggota Panwaslih Kota Kendari Sahinuddin mengaku, pihaknya sudah bekerja maksimal. Setiap pelanggaran yang ada ditindaklanjuti.

Bahkan, kata dia, beberapa PNS yang terlibat dalam kampanye mereka sudah proses dan direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

“Siapa bilang kita tidak bekerja maksimal. Kita sudah berusaha untuk memproses seluruh pelanggaran. Kita juga minta bantuan dari tim paslon untuk menjaga pilkada ini secara damai. Kita tidak bisa juga kerja sendiri, tanpa bantuan dari masyarakat dan dukungan paslon,” katanya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
arminareka