pilkada muna barat
Postingan Sukarman Loke yang berbau dukungan terhadap salah satu kandidat pilkada Muna Barat. (FB)

Kabarkendari.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara meminta Bawaslu Sultra mengklarifikasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Muna, Sukarman Loke, yang secara terang-terangan berkampanye di media sosial mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Muna Barat.

Kepada awak media, Kepala Perwakilan Ombudsman Sultra, Aksah, mengatakan pihaknya sudah mengidentifikasi beberapa Pegawai Negeri Sipil yang aktif mengkampanyekan salah satu pasangan calon di media sosial.

“BKD Muna ini terang-terangan berpihak. Kalau soal itu, bisa dilihat di group Facebook Muna Barat Watch. Di sini, mereka terbuka mendukung salah satu paslon bahkan ikut-ikutan mengkampanyekan salah satu paslon,” ungkap Aksah usai menjadi pemateri di acara diskusi netralitas PNS yang diselenggarakan Bawaslu Sultra di Grand Clarion Hotel Kendari, Rabu 1 Desember 2016.

Aksah berharap Bawaslu lebih proaktif untuk mengecek dan mengidentifikasi aktivitas PNS di media sosial. Sebab, mereka tidak hanya aktif di lapangan, tetapi juga aktif berkomentar dan mengkampanyekan calon di medsos.

“Kami mendorong instansi berwenang Bawaslu untuk memproses. Minimal ada upaya pencegahan dan mereka tidak main-main,” kata Aksah.

Aksah menilai, para PNS yang terlibat dalam kampanye salah satu paslon ini terkesan menganggap undang-undang tidak ada harganya. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mereka tidak boleh ikut berkampanye dalam Pilkada.

“Mulai dari Pilkada Muna dan Muna Barat, pemainnya sudah itu saja PNS-nya. Kita harap Bawaslu segera melakukan langkah untuk pencegahan,” pintanya.

Bila Bawaslu tidak mendapatkan informasi itu, lanjut Aksah, pihaknya siap memberikan data. Namun, untuk mengetahui keterlibatan PNS, Bawaslu cukup untuk mengecek dan memantau di group-group Facebook.

“Dokumentasi keterlibatan mereka juga ada. Tinggal kita cari dan investigasi,” paparnya.

“Kalau di Bawaslu sudah mandek, maka kita akan panggil Bawaslu untuk dimintai klarifikasinya. Mereka ini adalah lembaga negara yang menggunakan uang rakyat. Mereka adalah pelayan publik. Bila tidak mampu menindaklanjuti laporan masyarakat, maka kita akan klarifikasi mereka,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Sultra Munsir Salam mengaku, media sosial kerap digunakan orang untuk berkampanye, tidak terkecuali PNS. Adanya informasi ini, pihaknya akan segera menelusuri berbagai status PNS di Facebook, termasuk Kepala BKD Muna.

“Nanti kita cek. PNS itu jelas dilarang untuk berkampanye. Kalau ada dan terbukti, maka kita akan periksa,” janjinya.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Zainal A. Ishaq

Facebook Comments
arminareka