Pelaksana Rektor UHO
Puluhan mahasiswa UHO Kendari menggelar aksi penolakan terhadap Penunjukan Prof Supriadi Rustad sebagai Plt Rektor UHO di DPRD Sultra, Rabu 30 November 2016. (KABARKENDARI/PANDI

Kabarkendari.com – Puluhan mahasiswa Universitas Halu Oleo atau UHO menggelar aksi penolakan terhadap keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) yang menunjuk Prof Supriadi Rustad sebagai Plt Rektor UHO.

Mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Pemerhati UHO atau BPP UHO ini menggelar aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sultra, Rabu 30 November 2016.

Koordinator aksi Mariyatno Jamim mengatakan, penunjukan Prof Supriadi sebagai Plt Rektor UHO merupakan bentuk penghinaan terhadap civitas akademika UHO. Sebab, penunjukan Prof Supriadi bertentangan dengan aturan, terlebih Supriadi adalah dosen swasta.

“Seluruh alumni dan mahasiswa UHO merasa terhina dengan keputusan Menristek Dikti. Mereka telah menginjak harkat dan martabat masyarakat Sultra,” ungkapnya.

Menurut mereka, bagaimana bisa seorang dosen swasta ditunjuk sebagai pelaksana Rektor UHO. Padahal, UHO merupakan kampus negeri terbesar di Sultra.

“Dia adalah dosen Dian Nuswantoro yang merupakan kampus swasta. Apakah UHO yang merupakan salah satu universitas negeri begitu rendahnya di mata Kemenristek Dikti sampai harus dipimpin oleh dosen swasta,” katanya.

Penunjukan Prof Supriadi, sebut Mariyatno, bertentangan dengan aturan yang dibuat Menristek sendiri. Sebab, berdasarkan peraturan Menristek Dikti Nomor 1 Tahun 2015 pasal 13 poin 1 yang menyebut bahwa dalam hal Rektor/Ketua/Direktur berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun PNS serta Rektor/Ketua/Direktur belum dilantik, menteri menetapkan salah satu pembantu rektor/pembantu Ketua/pembantu direktur atau sebutan lain sebagai rektor dalam waktu paling lama saty tahun sampai dengan dilantiknya Rektor defenitif.

Peraturan ini sejalan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 Tahun 2001 tentang tata cara pengangkatan PNS sebagai Plt.

Untuk itu, mereka mendesak agar Kemenristek membatalkan keputusannya. Mereka juga meminta kepada DPRD Sultra untuk merekomendasikan tuntutan mereka ini kepada menteri.

“Kami mengecam keputusan Kemenristek Dikti dan menolak secara tegas keputusan menteri menunjuk Prof Supriadi Rustad sebagai Plt,” tekannya.

Penulis : La Ode Pandi Sartiman
Editor : Jumaddin Arif Tobarani

Facebook Comments
arminareka