razia ktp
Ilustrasi. (INT)

Kabarkendari.com – Dituduh membuat surat keterangan palsu perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP oleh beberapa warga di Kota Kendari, membuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari akan memilih melaporkan ke kepolisian.

“Saya telah memerintahkan kepada Sekretaris untuk melapor ke Kepolisian,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, Muhammad Rizal, Selasa 29 November 2016.

Menurutnya, sesuai undang-undang jika memalsuan dokumen kependudukan sangatlah dilarang oleh Negara dan pasti pelakunya akan berurusan dengan hukum. Jika ada warga atau masyarakat yang mengatakan Kantor Dinas Kependudukan Kota Kendari maka pihaknya akan menempuh jalur hukum agar semuanya jelas.

Rizal mengungkapkan telah mengetahui adanya temuan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Kendari tentang surat keterangan domisili palsu yang akan digunakan untuk perekaman E-KTP.

“Surat keterangan pengganti pembuatan E-KTP itu palsu. Tidak ada nomor maupun NIK-nya. Kita belum tahu siapa pelakunya karena belum dilaporkan,” katanya.

Idealnya, surat keterangan itu memiliki kode dari Dukcapil. Bila tidak ada, maka akan langsung ketahuan NIK yang digunakan adalah palsu.

Untuk mengantisipasi adanya E-KTP palsu, Dukcapil akan menyurat ke KPU berikut nama-nama warga yang telah mendapatkan surat keterangan domisili atau sementara melakukan perekaman E-KTP.

Rizal mengatakan usai penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada 6 Desember, pihaknya akan keluarkan daftar nama masyarakat yang sudah membuat surat keterangan.

Penulis: La Ode Pandi Sartiman
Editor: Suwarjono

Facebook Comments
arminareka